Tambang untuk Kesejahteraan

-


TERJADI lagi pergolakan di tengah masyarakat Poboya. Kelompok masyarakat, harus berhadap-hadapan dengan aparat kepolisian karena protes terhadap aktivitas tambang-yang dinilai menyisihkan masyarakat, untuk bersama-sama menikmati hasil tambang Poboya.

Keberadaan perusahaan tambang, sejatinya bukan semata-mata untuk mengeruk kekayaan perut bumi di daerah. Pengelolaan tambang harus memiliki nilai tambah bagi masyarakat sekitar, ada peningkatan kesejahteraan. Bukan sebaliknya, membuat masyarakat menjadi penonton.

Perlu dibangun komunikasi yang baik perusahaan dengan masyarakat. Perlu kesadaran bersama, untuk saling menguntungkan dan menyejahterakan dari aktivitas tambang tersebut. Kedua pihak, sama-sama menempatkan diri sesuai proporsinya. Perusahaan untung, masyarakat tidak buntung. Tambang dikeloa tanpa kekerasan, tanpa saling berebut ‘pembenaran’. Setop kekerasan, wujudkan kesejahteraan. Itulah semangat yang harus diusung dan dijalankan bersama, dalam pengeloaan sumber daya alam tambang Poboya.

Belajar dari sejarah Afrika yang kaya raya, pada akhirnya menjadi benua dengan tingkat kemiskinan tinggi, karena eksploitasi tanpa henti. Masyarakat ditepikan dalam praktik kolonialisme. Tambang hanya dinikmati para pemilik modal. Sumber daya alam Afrika merupakan komponen penting yang memotivasi kolonialisme Eropa. Pada awal 1800-an, perdagangan budak antara Afrika, Amerika, dan Eropa telah mengeksploitasi penduduk Afrika.

Para budak ini dipekerjakan di lahan-lahan milik Eropa, dijadikan tentara, atau mengurusi hal-hal domestik. Setelah perdagangan budak perlahan dihapus, eksploitasi sumber daya alam menjadi target berikutnya. Jutawan pertambangan Cecil Rhodes, misalnya, mengeksploitasi tambang emas dan berlian di Afrika Selatan, serta memainkan peran penting dalam mengamankan kekuasaan Inggris atas Zimbabwe.

Pada pertengahan hingga akhir tahun 1800-an, berlian ditemukan di Afrika. Tambang-tambang itu mulai menghasilkan lebih banyak berlian daripada yang dimiliki Anak Benua India, produsen terkemuka sebelumnya, dalam 2.000 tahun terakhir. Peningkatan produksi ini terjadi bersamaan dengan tambang berlian di Brazil yang mengalami penurunan produksi yang cukup tajam. Bahkan hingga kini, Afrika menyumbang sekira 60 persen dari produksi berlian dunia, dengan beberapa negara Afrika dibedakan oleh produksi berlian yang signifikan dalam hal volume. Negara-negara tersebut adalah Angola, Afrika Selatan, Botswana, Guinea, Lesotho, Namibia, Republik Demokratik Kongo, Sierra Leone, Tanzania dan Zimbabwe. Produksi berlian terperosok dalam kekerasan dan eksploitasi.

Tentu kita semua tidak ingin potensi tambang di Indonesia-termasuk di Poboya dan daerah lain di Sulawesi Tengah, meninggalkan luka. Tambang harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat, tanpa mengurangi keuntungan perusahaan. Kedua pihak harus berdiri di atas peraturan perundang-undangan, utamanya konstitusi yang mewajibkan pengelolaan kekayaan dan sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tanpa itu, pengelolaan sumber daya alam akan berganti wajah, menjadi kolonialisme gaya baru. Wallahualam bishawab. ***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya