Memperbaiki Komunikasi

-

 


SEPEKAN terakhir, sebagian masyarakat Sulteng sibuk membincang penetapan APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2022. Ada kesan, pemerintah daerah tidak memiliki sense of crisis pada penyintas bencana 28 September 2022. Pemicunya dana hibah Rp14 miliar untuk kegiatan Munas KAHMI di Palu 24-28 November 2022.

Kelompok yang mengktitisi APBD-P, berlindung di balik kepedulian pemerintah kepada korban bencana yang belum mendapatkan hak-haknya hingga kini.

Di sisi lain, pemerintah daerah dan DPRD Sulteng bersepakat menggelontorkan anggaran itu, karena dampak positif yang di dapat daerah dari tuan rumah Munas. Kegiatan-kegiatan nasional, di daerah akan mendatangkan keuntungan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap proses pembangunan dan masyarakat di daerah.

Kedatangan Presiden dan banyak tokoh nasional ke Sulteng di tengah hajatan tersebut, diyakini akan mendorong percepatan pembangunan–termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana—di Sulteng. Bahkan belum apa-apa, pemerintah pusat melalui kementerian dan balai telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan panitia Munas, akan menyuport melalui kegiatan seperti peningkatan infrastruktur daerah.

Pro dan kontra, hal biasa dalam kehidupan. Demikian halnya dengan politik anggaran. Satu hal yang kurang dari pemerintah daerah dan DPRD Sulteng, dari pro-kontra penetapan APBD-P.

Kedua lembaga seyogyanya bersifat terbuka dan memberikan penjelasan secara rasional kepada khalayak.

Terbuka, harus dimaknai semua pihak mendapatkan penjelasan yang sama, mulai dari besaran, alasan, hingga keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dampak (impact) dari penganggaran sebuah kegiatan, termasuk dana hibah dan anggaran penanganan bencana.

Rasional, dalam komunikasi dimaknai mudah dipahami semua orang tanpa memandang tingkat pendidikan dan latar sosial. Penjelasan harus mudah dipahami dan tidak multitafsir. Penjelasan hendaknya dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami, gampang diterima akal.

Pemerintah dan DPRD sekiranya dapat mengambil hikmah dari perjalanan pada nabi dalam berkomunikasi.

“Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan hbahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka” (QS. Ibrahim: 4).

Pro-kontra biasa. Tanpa komunikasi yang baik, pro-kontra bisa saja menimbulkan dampak yang cenderung kontra produktif dan merugikan.

Mungkin pemerintah dan DPRD belum sepenuhnya membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Perlu memperbaiki komunikasi, agar semua dapat memahami. Wallahualam bishawab. ***


https://mercusuar.web.id/tonakodi/memperbaiki-komunikasi/?page=2

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya