Adipura atau Kebersihan Pura-Pura

-

 


Untung tidak hujan. Kalimat pendek ini, menjadi ungkapan syukur aparatur Kota Palu saat Tim Penilai Adipura menyambangi beberapa titik kota.

Menjadi pemandangan yang jamak di Kota Palu, saat hujan datang air meluap dari drainase dan mengangkat material di dalamnya, mengotori jalan-jalan kota. Sampah rumah tangga, botol dan gelas mineral, hingga popok Balita berserakan.

Untung tidak hujan. Satgas Adipura yang berjaga-jaga di beberapa jalur yang akan dinilai sekurang-kurangnya tidak direpotkan dengan sampah. Belum lagi sisa galian proyek yang tak segera diangkat, menambah kesan ketidakindahan.

Sekiranya, Tim Penilai Adipura menilai dengan hati, mudah mengetahui titik penilaian telah siapkan sebelum tim datang. Beberapa sekolah, malah bersiap diri beberapa hari menjelang tanggal 7 September 2022, awal penilaian dilaksanakan.

Ini mirip dengan temuan di Pasar Minggu Jakarta Selatan tahun 2012. Ada program pembersihan PKL yang berjualan


di trotoar. Sayang, kegiatan positif itu hanya sesaat. Usai penilaian, para pedagang bisa berjualan bebas tanpa ada larangan.

Rupanya, program bersih-bersih itu hanya untuk memuaskan juri penilai Adipura. Kebetulan, mereka menilai Pasar Minggu.

Belajar dari kasus 2011 silam, saat itu semua daerah di Indonesia bernafsu untuk mendapat penghargaan kota terbersih bernama Piala Adipura. Sebagian ada yang benar-benar layak mendapatkannya. Namun sebagian lagi menggunakan cara-cara berlawanan dengan hukum.

Suap,adalah praktik ilegal pertama yang ditemukan dalam penilaian Adipura. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2011 menemukan adanya aliran dana tak wajar dari Pemkot Bekasi yang dipimpin oleh Mochtar Muhammad ke panitia Adipura.

Kasus ini bergulir hingga tingkat kasasi. MA pun memvonis Mochtar dengan penjara selama 6 tahun.

Masyarakat, tidak tahu persis berapa besar anggaran dihabiskan Pemerintah Kota Palu untuk mengejar Adipura. Tidak pernah ada pemberitahuan ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dua hal yang tampak nyata, pertama, pengadaan mobil pengangkut sampah di perubahan APBD 2021. Masyarakat juga tidak tahu bagaimana proses pengadaannya. Tiba-tiba kendaraan karoseri, muncul dalam waktu relative singkat. Apakah ada permainan dalam pengadaan? Entahlah.

Kedua, saat pejabat Pemerintah Kota dipimpin lansung Wali Kota berduyun-duyun kunjungan ke luar daerah, untuk studi tiru pengelolaan kebersihan. Momen itu dimanfaatkan pejabat untuk meyeberang ke Negara tetangga, Singapura dan Malaysia.

Semoga penilaian Adipura berjalan apa adanya, bukan ada apanya. Jangan sampai Adipura melahirkan kebersihan pura-pura. Apalagi bermasalah hukum di kemudian hari.

Di satu sisi, penyintas bencana setiap September datang selalu mengelus dada, kapan hak-hak tertunaikan. Mereka tidak butuh penghargaan, mereka butuh kepastian hak atas hunian dituntaskan. Wallahualam bishawab. ***



https://mercusuar.web.id/tonakodi/adipura-atau-kebersihan-pura-pura/?page=2

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya