Kasus Brigadir J dan Briptu D

-

 


DI JAKARTA, kasus penembakan Brigadir J belum usai. Di Palu, Briptu D tertangkap tangan membawa uang Rp4,4 miliar diduga hasil suap dari calon siswa (Casis) Bintara Polri.

Kedua kasus mirip. Jika kasus Brigadir J diungkap ke publik tiga hari setelah peristiwa, kasus Briptu D mencuat ke masyarakat setelah dua pekan berjalan. Briptu D ditangkap 28 Juli 2022, berita baru beredar tanggal 15 Agustus 2022. Menurut wartawan yang yang meliput di Polda, berita muncul karena wartawan mencium dugaan suap tersebut. Bukan inisiasi kepolisian untuk menggelar keterangan pers.

Suap, bukan hanya pelanggaran etik. Suap juga masuk kategori tindak pidana korupsi. Anehnya, uang suap Rp4,4 miliar tersebut yang seharusnya menjadi barang bukti malah dikembalikan ke orang tua Casis.

Lagi-lagi kasusnya sama. Jika pada kasus Brigadir J (sebagian) barang bukti dihilangkan, di kasus dugaan suap Casis uang barang bukti juga hilang (karena dikembalikan). Mestinya uang tersebut menjadi bukti, yang diamankan penyidik. Pengembalian itu patut diduga sebagai tindakan menghilangkan barang bukti. 

Jika di Jakarta Bharada E pada awalnya mengaku sebagai eksekutor tunggal dalam tembak menembak yang mengakibatkan Brigadir J meninggal, dalam kasus dugaan suap Casis, Briptu D juga mengaku bekerja sendiri.

Pada akhirnya, pengakuan Bharada E menguak keterlibatan dan menyeret banyak orang di kepolisian atas kasus penembakan Brigadir J.

Kasus dugaan suap Casis Briptu D, harus ditelusuri, diusut  tuntas. Pengakuannya bekerja sendiri tidak masuk akal. Bagi orang dengan nalar sehat, tidak percaya seorang Brigadir Satu mampu memengaruhi keputusan panitia penerimaan Casis.

Kasus di Sumatera Selatan membuktikan, kasus serupa melibatkan banyak orang. Pengadilan telah menjatuhkan vonis untuk dua orang, perwira menengah dan perwira pertama dalam kasus yang sama persis dengan di Polda Sulteng.

Harus ditelusuri dan tuntas ke akar-akarnya. Kenapa? Karena polisi adalah aparat terdepan penegakan hukum. Jika dari awal masuk sudah melanggar hukum, bisa dibayangkan bagaimana kinerja setelah jadi polisi.

Bagaimana masyarakat bisa percaya sama polisi, jika pelanggaran hukum di internal tidak diselesaikan secara hukum pula.

Kita tunggu, apakah kasus Briptu D akan berkembang dan menyeret banyak oknum dan pejabat kepolisan sebagaimana kasus penembakan Brigadir J? Ataukah ini akan berhenti pada sidang etik pada seorang Briptu D? 

Jangan sampai kasus suap ini berujung pada etik semata, seperti kasus suap jabatan di jajaran Pemprov Sulteng. Dugaan suap jabatan yang semestinya dapat dikategorikan tindak pidana korupsi, hanya berhenti pada persoalan administrasi. 

Semoga dugaan suap Casis di Polda Sulteng bukan fenomena gunung es. Wallahualam bishawab. ***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya