Penikmat APBD

-

 


DAHULU kala, Qarun menikmati anggaran belanja Kerajaan Mesir Kuno pada masa Fir’aun memerintah. Mengapa bisa? Karena Qarun sangat dekat dengan kekuasaan. Qarun bergandengan tangan dengan Fir’aun di kutub politik, dan Haman di poros birokrasi. Pengelolaan keuangan dan monopoli proyek ala Fir’aun, Haman, dan Qarun pada akhirnya menenggelamkan peradaban Mesir ke jurang kehancuran.

Kisah Mesir ini mestinya menjadi ibrah atau pelajaran bagi orang-orang sesudahnya. Faktanya, banyak orang tidak belajar dari kisah ini.

Di banyak Negara, di hampir semua daerah, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan masih dengan style masa Fir’aun.

Tidak sulit menemukan rekanan pelaksana proyek, orangnya itu-itu saja. Hanya sedikit orang yang dekat dengan lembaga legislative dan eksekutif atau pemerintah, yang mendapatkan ‘kue’ anggaran melalui beragam proyek.

Kondisi ini seperti yang dikeluhkan beberapa rekanan. Ia merasa sulit berkembang, karena tidak punya orang di legislative ataupun eksekutif.

Legislative yang semestinya tidak mengurus proyek, berlindung di balik pokok-pokok pikiran (Pokir), atas nama masyarakat menitip anggaran di dinas dan badan.

Jika sekadar mengusulkan anggaran kegiatan aspirasi masyarakat, tidak ada masalah. Persoalan muncul, ketika di balik Pokir terselip rekanan tertentu yang mengerjakan kegiatan dimaksud.

Demikian halnya dengan rekanan yang dekat dengan pemerintah. Atas nama balas jasa dan balas biaya saat Pilkada, orang-orang tertentu sangat mudah mendapatkan proyek dibanding  mereka yang tidak ‘berkeringat’ saat kontestasi politik dihelat.

Boleh-boleh saja mereka yang duduk di legislative ataupun orang-orang yang dekat pemerintah mengelak.

Cara-cara seperti ini, pada akhirnya hanya sekelompok kecil masyarakat yang dapat menikmati kue anggaran.

Selain karena balas jasa dan balas biaya, kondisi ini tidak terlepas dari orientasi pemerintah yang hanya pada pertumbuhan ekonomi. Padahal, trade off dari pertumbuhan adalah pemerataan. Anggaran tidak boleh berputar pada segelintir orang.

Apalagi kecenderungan pemerintah lebih mementingkan sektor yang memiliki kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi, yaitu industri  dan perdagangan. Kebijakan ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati kelompok menengah ke atas dan membuat ketimpangan semakin lebar.

Ayo angkat tangan tinggi-tinggi, siapa yang ingin hidup berkah? Dapat dipastikan semua orang akan mengangkat tangannya.

Ayo angkat tangan tinggi-tinggi, siapa yang berani menyatakan dirinya bersih dari (pengaturan) proyek? Mungkin, hanya sedikit yang berani mengacungkan tangan. Wallahualam bishawab. ***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya