DPRD (yang) Pendiam

-


DUA hari terakhir, masyarakat Sulteng dikejutkan dengan dua pernyataan Wakil Gubernur dan Gubernur.

Pertama, Wakil Gubernur Ma’mun Amir mengabarkan kasus Hajar Modjo, ASN Pemkab Sigi yang mangkir kerja berbulan-bulan dan menduduki pos jabatan di Kota Palu diputus Komisi ASN. Hajar Modjo ditarik ke Pemprov Sulteng. Sebuah keputusan jalan tengah, agar tidak memperuncing beda pendapat Bupati Sigi dan Wali Kota Palu soal aturan kepegawaian.

Keputusan ASN ini sejatinya preseden buruk bagi sistem rekruitmen dan kediplinan ASN kedepan. Bagaimana tidak, Hajar Modjo seperti mendapat keistimewaan dibanding ASN lain.

Meski berbeda latar kasus, istri anggota DPR RI Anwar Hafid diberhentikan dari ASN karena tidak masuk kerja dalam hitungan bulan. Anehnya, Hajar Modjo yang oleh Bupati Sigi dinilai meninggalkan pekerjaan-juga berbulan-bulan, malah diselamatkan dengan ditarik menjadi ASN Pemprov Sulteng.

Kedua, pernyataan Gubernur Rusdy Mastura yang menyebut dugaan jual beli jabatan atau suap yang dilakukan beberapa pejabat bukan penyalahgunaan kewenangan, seperti simpulan Tim Investigasi. Gubernur menyimpulkan sendiri, kasus tersebut hanya masalah administrasi.

Pernyataan Gubernur ini bukan saja mengingkari misinya membangun SDM dan reformasi birokrasi, namun juga keliru menempatkan dugaan suap yang harusnya masuk delik korupsi (gratifikasi), menjadi sekadar administrasi.

Dari awal kasus ini mencuat, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, nyaris tak terdengar suaranya. Hanya sekali terdengar hembusan halus akan memanggil Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Hasilnya? Masyarakat yang menilai.

Kasus dugaan suap jabatan bisa jadi bukan hanya sekali ini terjadi. Mungkin ini seperti fenomena gunung es. Ada kasus-kasus serupa, namun tidak mencuat ke permukaan. Seperti misalnya, selentingan (dan sudah jadi rahasia umum) adanya setoran tertentu untuk mendapatkan proyek atau paket pekerjaan. Sebuah isu yang sering dibincangkan masyarakat, namun sulit membuktikannya. Sulit, karena memang tidak ditangani dengan serius.

Diamnya DPRD, bisa jadi karena lembaga tersebut dikuasai partai pengusung Gubernur-Wakil Gubernur. Mungkin juga karena anggota DPRD saat ini lagi sibuk mengurus dana aspirasi. Wallahualam bishawab. ***


https://mercusuar.web.id/tonakodi/dprd-yang-pendiam/

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya