Antara Adipura dan Singapura

-

 


PEKAN lalu, rombongan pejabat di Kota Palu ramai-ramai melakukan perjalanan dinas untuk studi tiru kebersihan di Kota Batam. Tentu saja ini dibumbui dengan kata pemanis, untuk Palu Adipura.

Berdasarkan data reservasi hotel yang beredar, rombongan dipimpin langsung Wali Kota bersama istri, diikuti seluruh Lurah, Camat, Sekretaris Kota, dan beberapa pejabat eselon II lainnya.

Tak pelak, perjalanan ini mendapat respon negatif dari beberapa anggota DPRD dan warga di beragam platform media sosial.

Bagaimana tidak, di tengah upaya penanggulangan bencana yang tak kunjung usai, Wali Kota memimpin para pegawai menghabiskan sekian banyak anggaran hanya untuk sebuah piala dan piagam bernama Adipura, dengan kegiatan bertajuk studi tiru.

Bukan hanya Batam. Rombongan pun ramai-ramai memamerkan dokumen perjalanan dalam beragam gaya swafoto di beberapa tempat yang mudah dikenali masyarakat, Singapura dan Malaysia melalui media sosial.

Apakah perjalanan dinas bagi pejabat haram dilakukan? Tentu saja jawabannya, tidak.

Namun para pejabat semestinya berpikir jernih, apakah dengan melakukan perjalanan ke Batam dalam rombongan besar, dilanjutkan menyeberang ke Singapura dan Malaysia merupakan jalan strategis dan rasional membangun budaya bersih di Kota Palu?

Perjalanan ini juga dirasakan menyesakkan dada para pegawai kategori Pegawai dengan Perjanjian Kontrak Kerja ataupun honorer yang sudah menjadi rahasia umum, sering kali kerjanya lebih banyak daripada ASN dengan status PNS. Tidakkah, keterlambatan gaji atau honor mereka dua bulan terakhir menyentuh sisi terdalam kemanusiaan para pejabat itu?

Pun demikian dengan petugas kebersihan sebagai jng tombak mimpi meraih Adipura, juga mencuatkan rasa iba. Tidak asing di telinga masyarakat, mereka juga kerap terlambat menerima hasil keringat.

Belajar ke Batam, sah-sah saja karena kota tersebut pernah meraih Adipura. Namun rasa-rasanya kurang tepat, membandingkan Palu dengan Batam. Tahun 2013 lalu Batam meraih Adipura kategori Kota Besar. Nah, Palu?

Apalagi jika terselip pikiran belajar dari pengelolaan kebersihan Singapura atau Malaysia. Bukan hanya kultur berbeda, Singapura dan Malaysia jelas tidak pernah menerima Adipura.

Mungkin ini tidak akan dipersoalkan banyak pihak, jika perjalanan dilakukan bergelombang dan ke kota-kota yang setara dengan Palu.

Rasa-rasanya para pejabat itu sesekali membersihkan pikiran imajinernya, bahwa apa yang dilakukan perlu ditapis sesuai skala prioritas, dan tentu saja menangkap suasana hati masyarakat. Jangan sampai perjalanan dinas menjadi dinas jalan-jalan. Wallahualam bishawab.***


https://mercusuar.web.id/tonakodi/antara-adipura-dan-singapura/

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya