Jangan Buat Rakyat Bersitegang

-

 


RAKYAT Indonesia mungkin tidak banyak yang mengenal Cornelis Speelman. Tapi hampir semua tahu istilah devide et impera, siasat adu domba antar rakyat ataupun antar kerajaan-kerajaan di Nusantara. Cornelis Speelman merupakan sang pencetus strategi tersebut.

Cornelis Speelman yang merupakan Gubernur Jenderal VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) ke-14 sukses memecah-belah Nusantara. Speelman merupakan orang yang paling bertanggungjawab atas penaklukkan sejumlah wilayah di Nusantara.

Orang per orang dan wilayah-wilayah yang ada di Nusantara tidak bersatu, dan saling sikut berkat kelihaian mantan boekhouder atau kepala tata administrasi di kongsi perdagangan Belanda tersebut.

Cornelis Speelman telah tiada. Ia mangkat 11 Januari 1684 silam di Kastil Batavia. Tapi benturan antar masyarakat, sikap saling mencurigai antarkelompok, pro-kontra antara pejabat, politisi, atau tokoh masyarakat satu dengan yang lainnya yang berpotensi merenggangkan ikatan sosial, bahkan tenun kebangsaan tidak hilang dengan meninggalnya Speelman.

Bahkan dalam lingkup yang kecil, seperti manajemen perparkiran di sebuah kampung. Konon Sang Kepala Kampung membuat imbauan kepada seluruh masyarakat, agar tidak melayani atau membayar parkir tanpa karcis. Bisa jadi imbauan Kepala Kampung benar. Kepala Kampung ingin masyarakat tidak dirugikan atas ulah juru parkir ilegal (dalam versi pemerintah).

Namun di balik imbauan itu, ada potensi masyarakat terbelah. Pemilik kendaraan dan juru parkir akan bersitegang hanya karena urusan dua ribu perak. Jika pemerintah berkeinginan menertibkan juru parkir tanpa karcis, beban tugas ada pada aparat. Bukan membenturkan pemilik kendaraan dengan juru parkir.

Agar terhindar dari Syndrome Speelman, sejatinya Kepala Kampung dapat mengambil kebijakan yang (mungkin) lebih baik, dari pada sekadar imbauan tidak bayar parkir. Apa itu? Pertama, lakukan

pendataan seluruh titik-titik parkir dan juru parkir yang ada. Kedua, legalkan seluruh juru parkir, dan beri mereka karcis. Selanjutnya lakukan monitoring dan kontrol secara rutin. Monitoring dan kontrol menjadi tugas pemerintah. Bukan sebaliknya meminta masyarakat ‘adu mulut’ dengan juru parkir.

Dengan cara seperti ini, setidaknya ada tiga keuntungan. Pertama, masyarakat pemilik kendaraan tidak perlu bertengkar dengan juru parkir. Ada kedamaian, ada rasa aman, nyaman. Kedua, berkurangnya angka pengangguran. Juru parkir, merupakan pekerjaan halal dan memiliki nilai ekonomi, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.

Lebih baik melegalkan seluruh juru parkir agar berbuah berkah, dari pada menciptakan ketegangan hanya persoalan doi kodi. Nasihat bijak nenek moyang mengatakan, berpikirlah sebelum bicara, perhitungkan dampak sebelum bertindak. Wallahualam bishawab. ***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya