Peras Keringat

-

 


BERIKAN hak orang yang bekerja, sebelum keringatnya kering. Nasihat agung Rasulullah SAW ini, adalah bersegera menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan. Dapat juga dimaknai, menunaikan hak sesuai peraturan dan atau kesepakatan. Tidak boleh ada keterlambatan, tanpa ada alasan yang patut dibenarkan.

Lazimnya, ada beberapa model penggajian jika ditilik dari waktu pembayarannya. Ada yang dibayar di awal bulan, dan di akhir atau tengah bulan.

Pegawai pemerintah biasanya dibayar di awal bulan. Mereka menerima gaji sebelum bekerja bulan berjalan. Mengapa? Supaya mereka dapat bekerja melayani masyarakat tanpa terbebani masalah ekonomi. Meski demikian, dasar pemikiran seperti ini sekarang tidak berlaku untuk sebagian pegawai pemerintah. Bagi pegawai yang mapan secara ekonomi, awal dan akhir bulan tidak masalah. Demikian halnya dengan orang-orang yang (tulus) mengabdikan dirinya melayani masyarakat. Tapi rasa-rasanya sulit menbayangkan orang sudah bekerja, tidak berharap upah.

Tidak semua orang nyaman-nyaman saja dengan keterlambatan hak bulanan. Keterlambatan gaji, akan berdampak pada banyak hal dalam hidupnya. Apatah lagi, jika gaji telah dipotong dan SK Pegawai telah diagunkan.

Beredar kabar dari angin informasi, sudah dua bulan terakhir pegawai pemerintah di sebuah kampung belum menerima gaji. Entah apa yang menjadi sebabnya.

Apapun yang menjadi kendala keterlambatan pembayaran gaji, pada akhirnya (dikhawatirkan) berdampak pada kinerja pegawai dan ujung-ujungnya, terganggu pelayanan kemasyarakatan. Lebih dari itu, banyak (mungkin puluhan ribu) keluarga pegawai merasakan kesulitan.

Bisa saja ada yang beralasan karena sistem keuangan, atau perpindahan rekening dari satu bank ke bank lain, atau hal-hal teknis lainnya.

Dapatkah alasan itu disebut uzur atau sifatnya kedaruratan? Tidak. Sistem dan hal-hal teknis dibuat untuk membantu memudahkan kerja. Jika sebaliknya menyulitkan, maka yang salah manusianya. Manusia tidak boleh kalah dari sistem yang ia buat sendiri.

Jangan-jangan, memang sumberdaya manusianya yang bermasalah. Jika itu yang jadi penyebabnya, maka yang harus bertanggungjawab  adalah pemimpinnya. Mungkin dia keliru, karena menempatkan orang tidak sesuai kompetensinya, tidak sesuai keahliannya.

Sudah menjadi rahasia umum, di banyak tempat, seorang pemimpin kadang memilih dan menempatkan pejabat karena hitung-hitungan politik atau kedekatan emosional. Kompetensi seseorang menjadi nomor kesekian, dalam pertimbangan.

Namun, apapun latar kejadian keterlambatan pembayaran gaji pegawai pemerintah merupakan perbuatan yang bukan saja harus dipertanggungjawabkan secara moral dan politik, tapi juga kelak di yaumil akhir.

Jangan anggap biasa, orang yang sudah lelah peras keringat –dan mungkin telah kering dan berkeringat kembali—tidak segera menerima upah. Ini soal kemanusiaan! Wallahualam bishawab. ***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya