Mewaspadai Kelangkaan Si Melon

-

 

Oleh: Temu Sutrisno

Harga minyak goreng tak kunjung turun, meski Presiden telah menginstruksikan penyetabilan harga. Tak tanggung-tanggung, Pemerintah memutuskan mengguyur pasar dengan 1,2 miliar liter minyak goreng kemasan sederhana. Tak sekadar membanjiri pasar, tapi juga menggelontorkan minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter itu hingga enam bulan ke depan atau sampai Juni 2022.

Di tengah penantian stabilisasi harga minyak goreng, masyarakat dikejutkan dengan kebijakan kenaikan harga elpiji.

Harga jual elpiji untuk jenis nonsubsidi naik antara Rp1.600 hingga Rp2.300 per Kg. kenaikan harga itu disebabkan harga kontrak atau contract price Aramco (CPA) LPG terus meningkat sepanjang 2021, dan telah mencapai mencapai US$847 per metrik ton pada November 2021, atau naik 57 persen sejak Januari 2021.

Harga elpiji nonsubsidi terbaru setelah adanya penyesuaian harga Bright Gas 5,5 Kg (refill)  Rp76.000 per tabung. Bright Gas 5,5 Kg (perdana) Rp306.000 per tabung. Bright Gas 12 Kg (refil) Rp163.000 per tabung. Bright Gas 12 Kg (perdana) Rp513.000 per tabung. Elpiji 12 Kg (refill) Rp163.000 per tabung. Elpiji 12 Kg (perdana) Rp513.000 per tabung.

Memang kenaikkan harga elpiji, bukan elpiji melon untuk rakyat kecil dan pengusaha mikro. Namun patut diwaspadai kelangkaan Si Melon menyusul kebijakan harga elpiji nonsubsidi.

Mengapa? Karena pengguna elpiji nonsubsidi berpotensi mencari Si Melon yang lebih murah.

Sebelum kebijakan harga baru elpiji nonsubsidi, harga eceran tertinggi (HET) pasar Si Melon  Rp16.000 per tabung. Faktanya, harga pasaran dapat mencapai Rp20.000 hingga Rp25.000 per tabung.

Kondisi ini juga sering diperparah dengan kelangkaan Si Melon pada waktu-waktu tertentu. Kelangkaan Si Melon merupakan permasalahan klasik yang selalu timbul di setiap tahun. Kasus ini terjadi karena gas melon yang notabene  hak masyarakat miskin justru digunakan kelompok masyarakat mampu, bahkan pelaku usaha nonmikro dan kecil.

Seharusnya, masyarakat bependapatan lebih, tidak mengambil apa yang menjadi hak masyarakat miskin. Jika tidak, kuota Si Melon lebih cepat habis di tengah jalan dan memicu kelangkaan.

Selain itu, kelangkaan Si Melon  terjadi akibat tidak adanya pembatasan distribusi. Masyarakat mampu dan pelaku usaha masih banyak mengunakan Si Melon yang bukan haknya.

Pilihan memburu Si Melon juga dikarenakan disparitas harga dengan elpiji nonsubsidi yang masih besar.

Untuk memastikan Si Melon tidak langka--apalagi tiga bulan ke depan akan diperhadapkan pada kenaikkan kebutuhan elpiji menghadapi Ramadhan- Pertamina bersama agen dan pemerintah hendaknya meyosialisasikan dan meyakinkan masyarakat, kuota terpenuhi.

Selanjutnya melakukan pengawasan secara ketat distribusi Si Melon, sehingga benar-benar dimanfaatkan kelompok yang berhak menerima.

Salah satu cara pengendalian yang dapat dilakukan, dengan distribusi tertutup. Artinya, agen hanya melayani masyarakat pengguna elpiji 3 Kg, yang terdaftar di masing-masing agen. Pola ini mengharuskan akurasi data masyarakat di area sekitar agen, siapa si A, B, C, dan seterusnya yang benar-benar berhak menggunakan Si Melon. Dengan demikian, agen hanya akan melayani orang-orang yang berhak.

Jangan sampai minyak goreng tak kunjung turun, harga cabai, dan kebutuhan pokok lainnya naik, Si Melon juga langka. Pemerintah dan Pertamina perlu waspada dan mengantisipasinya. ***


 Foto:

Pekerja menata tabung elpiji berukuran tiga kilogram di Depot LPG Pertamina/Antara

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya