Libur Nataru, Batu Uji Menuju Endemi

-

 Oleh: Temu Sutrisno

 

Indonesia punya pengalaman pahit menghadapi pandemi Covid-19. Libur panjang selalu diiringi dengan peningkatan kasus positif Covid-19. Catatan ini menjadi pintu masuk bagi pemerintah, dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 hari-hari libur selanjutnya.

Berdasarkan data Satgas Covid-19, periode libur panjang Libur Idul Fitri 22-25 Mei 2020 peningkatan kasus positif 69-93 persen pada tanggal 6-28 Juni 2020. Libur HUT RI 15-17 Agustus 2020, peningkatan kasus positif 58-188 persen pada tanggal 1-3 September 2020, dan libur akhir Oktober peningkatan kasus positif 17-22 persen pada tanggal 8-22 November 2020.

Peningkatan kasus positif, seiring dengan pergerakan masyarakat mengisi liburan dan meningkatkan kerumunan di area publik.

Belajar dari kenaikan kasus positif Covid-19 setiap periode liburan, menjelang libur natal dan tahun baru (Nataru) Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 perihal Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022.

Inmendagri ini selanjutnya akan menjadi acuan penanganan Covid selama Nataru, apakah pandemi akan berlangsung atau berubah menjadi endemi. Untuk menuju endemi, setidaknya harus dilakukan tiga hal sebagai berikut:

DISIPLIN PROKES

Protokol kesehatan (Prokes) masih menjadi cara paling efektif mencegah penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat.

Prokes harus terus dijalankan dengan disiplin dan dijadikan kebiasaan baru masyarakat. Seluruh elemen masyarakat tidak boleh lalai karena pandemi yang melandai. Apalagi Prokes sudah menjadi kebiasaan hidup selama dua tahun terakhir. Ini merupakan modal penting untuk keluar dari pandemi. Disiplin Prokes juga menjadi tolok ukur masyarakat semakin siap jika ternyata ada varian baru lagi yang melanda.

Satgas Covid-19 mengingatkan efektivitas vaksinasi Covid-19 bergantung pada kedisiplinan Prokes. Penularan dapat memicu munculnya varian virus baru.

Perilaku disiplin Prokes harus tetap dilakukan di tengah gencarnya vaksinasi Covid-19. Efektivitas vaksin untuk menciptakan kekebalan kelompok sangat bergantung pada kedisiplinan masyarakat terhadap Prokes.

Kedispilinan masyarakat terhadap Prokes juga perlu dibarengi dengan upaya pemerintah mengoptimalkan testing, tracing, treatment (3T), untuk melacak dan menangani penyebaran Covid-19.

VAKSINASI

Selain disiplin dan taat pada Prokes, vaksinasi juga memegang peran penting dalam penangangan Covid-19. Per Rabu (24/11/2021), data Satgas Covid-19 menunjukkan penambahan vaksinasi mencapai 1.657.224 dosis, terdiri dari vaksinasi pertama, kedua, dan ketiga.

Menurut data Satgas Covid-19, angka vaksinasi pertama di Indonesia bertambah 663.785. Dengan penambahan itu, total jumlah vaksinasi pertama sudah mencapai 136.080.848.

Adapun penambahan data vaksinasi kedua sebanyak 987.204. Berarti total jumlah vaksinasi kedua di Indonesia mencapai 91.214.986.

Penambahan vaksinasi ketiga mencapai 6.235. Sehingga total vaksinasi ketiga mencapai 1.218.261. Pemerintah Indonesia memasang target total vaksinasi Covid-19 sebanyak 208.265.720.

Jika dibandingkan dengan total sasaran Covid-19 tersebut berarti, vaksinasi dosis pertama mencapai 65,34%. Adapun tingkat vaksinasi dosis kedua di Indonesia baru mencapai 43,80%.

Kementerian Kesehatan menyebut pandemi Covid-19 dapat turun level kewaspadaan wabah menjadi endemi jika 70-100 persen warga telah menerima vaksin Covid-19 secara lengkap.

Angka 70-100 berkaitan dengan teori  herd immunity alias kekebalan komunal. Herd immunity baru bisa terbentuk jika 70 persen penduduk sudah memiliki imunitas baik melalui vaksin atau riwayat pernah terinfeksi.

Mengacu pada data di atas dan ambang batas minimal 70% penduduk menerima vaksin lengkap, maka butuh upaya ekstra. Kerja keras pemerintah juga harus diikuti kesadaran dan sikap partisipatif masyarakat.

PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum tidak boleh diabaikan, demi keluar dari pandemik.  Ketidakpatuhan terhadap Prokes dan Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur libur Nataru.

Satgas Covid-19, pemerintah daerah, dan Polri harus memastikan pelanggaran terhadap segala peraturan terkait libur Nataru tidak terjadi atau setidaknya dapat diminimalkan.

Menyambut Nataru, Polri menyatakan akan mendirikan ribuan posko pengamanan dan pelayanan untuk mengantisipasi kegiatan masyarakat. Pos pengamanan didirikan sekira 3.184 dan pos pelayanan 1.113. Polri mengerahkan 179.814 personel yang melakukan pengamanan selama Operasi Lilin. Dari jumlah itu, 103.109 personel terdiri dari unsur Polri, dan 19.017 lainnya merupakan aparat TNI. Sementara, sisanya merupakan instansi lain terkait dalam penugasan.

Pendirian pos dan pengerahan personil tersebut merupakan upaya untuk menjaga masyarakat dari penyebaran pandemi Covid-19 yang diperkirakan dapat merebak kembali pasca hari libur. Ini merupakan langkah antisipatif , mengingat peningkatan kasus Covid-19 pasca natal dan tahun baru 2020 lalu yang mencapai hingga 101 persen.

Beberapa kegiatan yang diperketat sesuai Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021 adalah larangan mudik atau bepergian, larangan cuti bagi pekerja ASN, TNI, Polri, BUMN dan karyawan swasta, imbauan agar sekolah tidak melakukan pembagian rapot pada Januari 2022 dan tidak meliburkan secara khusus pada libur Nataru, mengatur kegiatan acara pernikahan dan sejenisnya sesuai aturan PPKM level 3, meniadakan sementara Kegiatan seni budaya dan olahraga, menutup seluruh alun-alun, mulai 31 Desember 2021-1 Januari 2022, memperketat pelaksanaan ibadah Natal 2021, memperketat kegiatan di pusat perbelanjaan, mal, bioskop dan restoran, serta memperketat aturan di tempat wisata.

Pada akhirnya disiplin Prokes, partisipasi vaksinasi, dan penegakan hukum menjadi kunci melawan pandemi. Liburan Nataru kali ini akan menjadi batu uji bagi bangsa Indonesia, apakah berhasil melewati pandemi dan menjadikan Covid-19 menjadi endemi, atau sebaliknya pandemi berkepanjangan tanpa diketahui kapan berhenti.***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya