Mundur; Belajar dari Pejabat di Luar Negeri

-

 Oleh: Temu Sutrisno

 

Di luar negeri, atas nama profesionalisme dan pertanggungjawaban publik banyak pejabat mengundurkan diri karena merasa gagal atau melakukan sesuatu yang dinilai salah oleh publik.

Di Korea Selatan, September 2011 silam Menteri Ekonomi Choi Joong-Kyung mengundurkan diri gegara listrik padam sekira 15 menit.

Ia merasa bertanggungjawab atas kesalahan data dan perhitungan cadangan listrik. Cadangan listrik Korea Selatan saat itu turun ke titik paling rawan karena permintaan listrik yang melonjak di tengah musim gugur yang panas. Untuk mengatasi hal itu, pemerintahan melakukan pemadaman listrik bergilir yang menyebabkan lebih dari 2 juta rumah gelap dan kepanasan.

Malah menteri di Inggris mengundurkan diri, hanya karena lambat datang mengikuti rapat. Menteri Pembangunan Internasional Inggris, Michael Bates mengundurkan diri setelah terlambat beberapa menit dalam rapat parlemen atau House of Lords. Bates merasa dirinya gagal di pemerintahan karena terlambat datang, saat dirinya dibutuhkan hadir untuk urusan negara.

Budaya pejabat mundur yang paling fenomenal di Jepang. Tak terhitung berapa banyak pejabat di Jepang mengundurkan diri, karena pertanggungjawaban moral pada masyarakat.

Salah satu yang paling menggegerkan adalah pengunduran diri Yuko Obuchi, mantan Menteri Perdagangan dan Industri Jepang era pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe tahun 2018. Yuko Obuchi merasa bersalah karena menggunakan anggaran negara untuk mentraktir para relawan yang membantunya bekerja.

Budaya mundur di Jepang tak lepas dari salah satu nilai dalam Bushido yakni Meiyo yang diajarkan sejak pendidikan dini. Nilai ini mengajarkan prinsip menjaga nama baik dan harga diri dengan perilaku terhormat. Maka, tak heran jika pejabat Jepang lebih memilih mundur terhormat saat melakukan sesuatu yang dinilai berlawanan dengan etika publik atau budaya yang berlaku di tengah masyarakat.

Di tengah pandemi Covid-19, banyak pejabat mundur karena beragam alasan. Mereka yang mundur diantaranya Kepala Medis Skotladia Catherine Calderwood, Menkes Belanda Bruno Bruins, Mendagri Turki Suleyman Saylu, Menkes Ekuador Catalina Andramuno, Menkes Selandia Baru David Clark, dan 12 menteri di India.

Kenapa banyak pejabat di luar negeri mundur saat melakukan kesalahan? Karena pejabat bersangkutan memiliki kesadaran pribadi atau integritas. Mereka mundur karena berkaitan dengan tanggung jawab resmi, telah salah menjalankan fungsi publik yang diemban. Ini juga berkaitan dengan sikap profesional.

Seorang profesional akan hadap diri, tahu kapan ia mampu dan tidak mampu menjalankan tugas. Saat dirinya pada batas tidak mampu atau bahkan sekadar keliru menjalankan tugas, akan mundur. Pejabat profesional tidak akan mempertahankan jabatannya karena ego atau ambisi pribadi.

Praktik pejabat mundur di beberapa negara, sulit ditemukan di Palu, di Sulawesi Tengah, dan bahkan secara nasional di seluruh Indonesia. Kenapa? Mungkin karena jabatan di Indonesia membuat orang terhormat. Budaya feodal yang beribu tahun tumbuh, membuat orang lebih dihormati kalau yang bersangkutan punya jabatan.

Selain itu, banyak orang merasa ‘sayang’ dengan jabatan-utamanya jabatan politik- karena kontestasi politik di Indonesia berbiaya mahal. Kalau mundur di tengah jalan, istilah orang bisnis belum kembali modal.

Jadi, jangan berharap pejabat mundur karena salah data, kebijakan yang keliru, mentraktir teman dengan uang kantor, berdendang ria melanggar Prokes Covid, atau datang terlambat saat rapat.***

 

Sumber:

Mercusuar, Edisi 13 September 2021. Dapat diakses di https://mercusuar.web.id/berita-utama/mundur-belajar-dari-pejabat-di-luar-negeri/

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya