“Mencurigai” Rakyat Sendiri

-

 


MERCUSUAR-Seorang nenek mengeluhkan harus bolak-balik dari kantor kelurahan ke Puskesmas, balik lagi ke kantor kelurahan.

Nenek itu harus menunjukkan surat rapid antigen negatif untuk mendapatkan pelayanan di kantor kelurahan. Kebijakan itu dibuat Wali Kota Palu, menyusul status Palu PPKM Level 4.

Bisa jadi, Wali Kota berniat baik untuk kemaslahatan orang banyak. Ia tidak ingin kantor-kantor pelayanan publik di Palu menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.

Namun Wali Kota tidak boleh mengabaikan keluhan rakyat, semisal nenek tadi.

Apalagi jika rapid tidak diberlakukan secara setara diantara semua warga Kota Palu.

Patut dipertanyakan, apakah rapid juga diberlakukan untuk seluruh pejabat atau aparat yang melakukan pelayanan? Jika asas kesetaraan diterapkan, seharusnya Wali Kota, Wakil Wali Kota, beserta seluruh jajarannya juga harus dirapid dan menunjukkan hasil negatif sebelum bertemu dan/atau melayani warga kota.

Tidak boleh ada perbedaan perlakukan, karena potensi penghantar penyebaran COVID-19 tidak melihat posisi orang dilayani atau melayani.

Rasa-rasanya belum pernah tersiar kabar, jika Wali Kota beserta aparat jajarannya tiap hari dirapid saat bertemu atau melayani masyarakat.

Jika benar demikian, maka kebijakan itu mengabaikan asas kesetaraan, asas universalitas yang diberlakukan kepada semua orang. Atau memang Wali Kota hanya ‘mencuigai’ rakyat yang berpotensi sebagai penghantar penyebaran COVID-19?

Jika mau adil, rapid harus diberlakukan pada orang yang datang minta pelayanan dan mereka yang melayani. Dua pihak harus menunjukan hasil rapid saat melayani dan dilayani, agar semua aman dari penghantar dan penular COVID-19.

Apalagi jika di instansi-instansi layanan publik tersedia tenaga dan alat rapid, kasus nenek-nenek bolak-balik dari kelurahan ke Puskesmas, ke kelurahan lagi tidak akan terjadi. Pelayanan lebih efektif, aman, dan berkeadilan. *

 

(Tulisan ini telah terbit di edisi Mercusuar cetak, Jumat (10/9/2021), dengan judul “Rapid yang tak Setara”)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya