Peace, Setop Anarkistis

-

 





Oleh: Temu Sutisno


MERCUSUAR-Penyampaian pendapat di depan umum merupakan hak setiap warga Negara yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Pasal 28E UUD 1945 tegas menyebut setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Namun dalam pelaksanaannya, sering menimbulkan masalah. Bagaimana tidak, entah sudah berapa kali terjadi. Penyampaian pendapat di muka umum yang mewujud dalam aksi demonstrasi, kerap kali menimbulkan korban antara massa aksi dan aparat keamanan.

Massa aksi dan aparat keamanan, sama-sama menjadi korban tindakan anarkistis. Sesama anak bangsa, yang semestinya saling berangkulan, bentrok berhadap-hadapan. Korban fisik tak bisa dihindari. Lebih dari itu, ada sarana yang dibangun dari uang rakyat rusak. Di sisi lain, perlengkapan aparat keamanan yang juga dibeli dari uang rakyat, digunakan untuk menggebuk rakyat. Sangat memprihatinkan.

Padahal kedua pihak berdiri atas nama rakyat. Massa aksi meneriakkan jeritan rakyat. Aparat keamanan juga bertindak atasnama pengayoman dan perlindungan pada rakyat. Kalau sama-sama atasnama rakyat, seharusnya kedua belah pihak bisa akur, bisa menghindari anarkistis yang membawa kerugian.

Elok nian, jika kedua belah pihak saling memahami dan tidak terjebak pada tindakan kekerasan.

Apalagi, negeri menghadapi pandemi  seperti saat ini. Sangat bijak, bila semua pihak mempelajari dengan sungguh-sungguh materi Undang-Undang Cipta Kerja secara komprehensif, yang menjadi alasan demonstrasi.

Selanjutnya bagi yang menolak,  menggugat undang-undang tersebut dan berjuang di Mahkamah Konstitusi. Jalur perjuangan ini selain elegan, juga konstitusional.

Kenapa? Karena kita ingin menghindari kerumunan yang berpotensi menjadi sarana penularan Covid-19. Bagaimanapun, demonstrasi dengan massa yang besar tidak mampu menghindari kerumunan. Kondisi itu, tak urung berpotensi menjadi medium penyebaran Covid-19.

Bentrok aparat dan massa aksi, menjadi pelajaran berharga. Kedepan, pemerintah dan DPR harus lebih mendengarkan aspirasi rakyat. Saat Pemilu 'mengemis' suara rakyat, saat terpilih jangan abai terhadap suara rakyat.

Aparat dan massa aksi harus lebih bersabar dan tidak terprovokasi, agar terhindar dari bentrok dan kekerasan.

Meminjam pernyataan Martin Luther King, kekerasan memberikan hasil sementara. Kekerasan hari ini, bisa jadi akan melahirkan kekerasan-kekerasan selanjutnya setiap penyampaian pendapat di muka umum. Faktanya, tidak sedikit penyampaian pendapat di muka umum berujung rusuh.

Di masa yang akan datang, semoga tidak ada lagi bentrok dan kekerasan diantara anak bangsa. Semoga. ***


 

Tana Kaili, 8 Oktober 2020

Terbit di Harian Mercusuar dan www.mercusuar.web.id


 


 


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya