Demokrasi tanpa Kerumunan

-

 





Oleh: Temu Sutrisno

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan peraturan (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19.

PKPU ini merupakan perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020, yang resmi diundangkan pada 23 September 2020.

PKPU mengatur, setidaknya terdapat enam jenis kegiatan kampanye yang dilarang di Pilkada 2020.Kegiatan tersebut mulai dari yang berhubungan dengan kebudayaan seperti konser musik, berkaitan dengan kegiatan olahraga seperti jalan santai, hingga yang kegiatan sosial seperti bazar dan donor darah.

Tak hanya itu, PKPU tersebut juga melarang kampanye rapat umum atau kampanye akbar.

PKPU hanya membolehkan kegiatan terbatas seperti pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, penayangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan tersebut sebagai ikhtiar mengurangi risiko penularan dan penyebaran Covid-19, dalam pesta demokrasi.

Pandemi Covid-19, yang telah menimbulkan korban jiwa dan kemerosotan ekonomi global, harus disikapi dengan kemampuan adaptif, dengan mengubah pola hidup. Salah satu yang turut berubah adalah, pola dan strategi kampanye dalam perhelatan politik.

Larangan konser dan kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan, akan mengubah tata cara kampanye para kandidat dan tim pemenangan. Bagaimana tidak, setelah empat puluh tahun tahun penyelenggaraan Pemilu terbiasa dengan demokrasi kerumunan, kini pandemi mengharuskan demokrasi dilalui dalam hening dan kesepian.

Efektif dan tidaknya PKPU bukan terletak di pundak KPU, namun sejauhmana kesadaran para kandidat dan tim pemenangan besar hati menjalankannya.Memang cukup berat meninggalkan kebiasaan, demokrasi kerumunan yang gegap gempita laiknya sebuah pesta. Namun, demi kemanusiaan semua pihak harus menapakinya.

Para kandidat dan tim pemenangan bisa menempuh strategi baru, masuk dan menari dalam budaya layar. Kampanye bisa dilakukan melalui layar televisi, gawai, dan laptop atau komputer. Hal ini, sangat relevan di tengah pembatasan kerumunan, karena zamannya adalah zaman virtual.  Kampaye virtual dalam berbagai ragam media, rasa-rasanya dapat menjadi pilihan.

Para kandidat dan tim pemenangan, pun dengan pemilih seyogyanya menyandarkan diri pada prinsip, untuk apa menang jika meninggalkan korban. Untuk apa tergapai tujuan, kalau harus tenggelam dalam duka kemanusiaan?

Keselamatan dan kemanusiaan hendaknya ditempatkan di atas jalan demokrasi. Tidak ada perjuangan yang lebih mulia, daripada menyelamatkan manusia. ***

 

 

Tana Kaili, 24 September 2020

 

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya