Tonakodi-Ahli Berpendapat

-


 

MERCUSUAR-Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengingatkan kepala daerah untuk mengikutsertakan pakar atau setidak-tidaknya mendengar suara pakar dalam pengambilan kebijakan pembangunan, dalam masa pandemi Covid-19, Kamis (25/6/2020).

Seruan Jokowi dalam konteks kehidupan bernegara, merupakan langkah yang tepat. Sepertinya Jokowi menyadari, beberapa tahun terakhir kursi kepakaran bukan hanya goyang, malah telah hilang dari kehidupan sosial-juga pemerintahan.

Meminjam pernyataan Tom Nichols, Penulis buku  Matinya Kepakaran(The Death of Expertise), keadaan sekarang hampir seperti evolusi terbalik. Masyarakat berbondong-bondong menjauhi pengetahuan yang teruji sexara ilmiah dan mundur menuju legenda dan mitos. Jika zaman dahulu disampaikan dari mulut ke mulut, saat ini dikirim dan disebarkan melalui alat elektronik.

Peradaban saat ini telah memasuki era post-truth. Masyarakat dikaburkan dan kabur dari fakta-fakta objektif. Pada akhirnya tidak ada lagi kepercayaan pada pakar. Teramat mudah untuk menemukan orang mengomentari dan/atau berpendapat atas sesuatu.  Dari ruang privat rumah tangga, hingga area publik seperti kaki lima, warung kopi, kantor tempat kerja sangat mudah ditemukan orang mebicarakan, berpendapat, mengomentari, dan mengritik sesuatu. Malah dalam perkembangannya, orang terjebak pada komentar atas komentar. Komentar dikomentari, walhasil substansi awal yang dikomentari jadi bias. Waktu berlalu, habis hanya untuk mengomentari dan mengritik sesuatu.

Kenapa? Karena masyarakat percaya tak semua pendapat pakar benar. Pemikiran seperti ini, pada akhirnya menggiring orang berkesimpulan semua pakar bisa keliru.

Pemikiran ini juga dibarengi kepercayaan diri yang besar untuk melawan pengetahuan dan kepakaran. Pemikiran ini menggiring opini, semua orang pintar dan semua orang bisa berpendapat. Tanpa sadar, banyak orang terjebak pada efek Dunning-Krugger. Semakin bodoh seseorang, semakin dia merasa pintar. Orang seperti ini, merasa dirinya berpengetahuan, sehingga bebas berpendapat. Mereka kehilangan meta-kognisi, kemampuan menyadari ketidakmampuan diri atau kesalahan yang dilakukan.

Kebebasan berpendapat, telah menggiring munculnya banyak ahli berpendapat dibanding pakar mengeluarkan pendapat. Lebih banyak ahli berpendapat daripada pendapat ahli. Tragisnya, ahli berpendapat ini aktiv di tengah masyarakat dan sebagian besar aktiv menyebarkan pendapatnya melalui berbagai platform media. Ujung-ujungnya, pendapat ahli berpendapat mengalahkan pendapat ahli atau pakar yang dibangun dari pondasi ilmiah.

Tidak sulit menemukan satu orang yang sama, dia berpendapat dan mengomentari banyak hal diluar kompetensinya. Mulai dari persoalan sosial, politik, hukum, ekonomi, dan sektor atau bidang lain dilahap. Dia tahu semua hal, kecuali kekurangan dirinya sendiri.

Orang tidak lagi memisahkan mana kelakar dan mana pendapat pakar. Inilah yang membuat persoalan bangsa tak kunjung selesai. Karena semua menempatkan dirinya ahli berpendapat, semua ingin didengar. Sangat sedikit orang yang mau mendengar pendapat ahli. Bisa jadi seruan Presiden tak akan menimbulkan resonansi di tengah masyarakat, (dan mungkin) hanya sedikit kepala daerah yang mendengar dan mematuhinya.

“….Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujadilah: 11). ***


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya