Pilkada yang Hanif

-


MERCUSUAR-Pernah menonton tinju atau pertandingan olahraga lainnya? Hampir semua orang setidaknya mengetahui pertandingan tinju dan olahraga lainnya.

Apa yang dapat dipetik dari pertandingan tinju? Pertama, Dua petinju ditonton ribuan, bahkan mungkin jutaan penonton. Kedua, dapat dipastikan penonton lebih ramai, lebih ribut dari pada petinju yang berlaga. Kadang juga lebih bersemangat. Pada akhirnya, keributan pendukung harus berhenti saat kedua petinju saling rangkul diakhir pertandingan.

Tidak ada petinju atau atlet olahraga lainnya, menyuruh penonton dan pendukung berganti peran. Atlet menonton dan menyoraki pendukung berlaga.

Kontestasi politik juga begitu. Para pendukung biasanya lebih ribut ketimbang kandidat yang didukung. Bedanya dengan pertandingan olahraga, dalam politik seringkali peserta kontestasi justeru mengerahkan pendukung 'bermain' untuk meraih kemenangan. Walhasil, suara nyaring dan gerak pendukung karena keinginan kandidat.

Belajar dari kontestasi politik, baik Pemilu maupun Pilkada yang telah berlangsung selama ini, pendukung yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan masalah. Pelanggaran seperti politik uang, politik identitas, kampanye hitam, hoax, ujaran kebencian, Pemilu yang tidak sesuai aturan, profesionalitas penyelenggara pemilihan, netralitas ASN, TNI/Polri, kompetensi, kualitas dan kapabilitas peserta pemilihan, apatisme dan pragmatisme politik masyarakat, serta gesekan antarpendukung, menjadi tontonan.

Pemilu dan Pilkada sebagai suatu mekanisme demokrasi sesungguhnya dirancang untuk merubah konflik di masyarakat menjadi ajang politik yang kompetitif dan penuh integritas melalui pemilihan yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas. Pemilihan merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menjadi tanggung jawab semua elemen bangsa untuk berperan aktif, tidak hanya penyelenggara pemilihan, seperti KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, untuk membangun Pilkada 2020 berkualitas dan berintegritas.

Pilkada 2020 haruslah berjalan baik secara prosedural dan substansial. Pilkada 2020, baik secara prosedural jika prasyaratnya sudah terpenuhi. Pilkada 2020 berhasil secara substansial jika tujuannya tercapai. Prasyarat Pilkada menggariskan adanya kebebasan dalam memilih, terwujudnya partisipasi masyarakat, dan arena berkompetisi politik yang berintegritas.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan Pilkada adalah terpilihnya pemimpin yang menjadi kehendak rakyat. Pemimpin amanah yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.

Harapannya, riuh rendah suara pendukung dan pengusung tetap terkendali, sehingga Pilkada bermartabat dan berintegritas dapat tercapai. Pengantar dan penonton tetap dalam koridor, 

Dengan demikian, Pilkada dapat dilangsungkan dengan bermartabat dan berintegritas, dilaksanakan dengan prinsip-prinsip moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Inti nilai kemanusiaan, dalam bahasa agama adalah al-hanif, cenderung pada nilai kebenaran.

Kandidat dalam Pilkada dan pendukungnya harus bersepakat dari awal, bersama-sama mewujudkan Pilkada tanpa politik uang, kecurangan, politik identitas, kampanye hitam, hoax, dan ujaran kebencian. Sanggupkah? ***

 

 


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya