UU MD3 dan Kegaduhan Hukum

-

Oleh: Temu Sutrisno


DPR melalui sidang paripurna (Senin,12/2/2018) menyepakati pengesahan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi undang-undang. Ada sejumlah poin dalam pasal-pasal di UU MD3 yang menjadi catatan banyak pihak, salah satunya imunitas anggota DPR dan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk melaporkan orang dan badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. 
Imunitas itu tercermin dari dua pasal yang bertolak belakang dalam UU MD3, yakni Pasal 73 dan Pasal 245. Pada Pasal 73 yang mengatur tentang fungsi pengawasan DPR, salah satunya berisi tentang DPR bisa memanggil paksa seseorang untuk diperiksa melalui permintaan tertulis kepada Kapolri.
Di sisi lain, anggota DPR tidak bisa begitu saja dipanggil aparat penegak hukum, baik sebagai saksi maupun tersangka, terkait kasus pidana tanpa izin presiden. Pemanggilan anggota dewan kini harus melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Aturan pemanggilan anggota DPR ini diatur dalam Pasal 245.
Kedua pasal ini mengindikasikan strategi DPR dalam melangkah di masa mendatang. Dengan modal dua pasal itu, DPR bisa memainkan strategi defensif ketika berhadapan dengan hukum, tapi ofensif saat memanggil paksa seseorang.
Keistimewaan kewenangan dan hak DPR ini bisa berimplikasi buruk bagi penegakan hukum dan proses demokrasi di Indonesia. Sebab anggota DPR dikhawatirkan akan banyak menggunakan Pasal 245 untuk mengelak ketika diduga memiliki kasus hukum.
Pasal 245 juga dikhawatirkan perlindungan  perilaku koruptif dan penyalahgunaan kewenangan yang tak sehat dari oknum anggota DPR, agar terhindar dari proses hukum.
Pada Pasal 73, anggota DPR diperkenankan menggunakan instrumen kepolisian untuk memanggil pihak tertentu dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. DPR seakan-akan menempatkan dirinya sebagai lembaga yang bisa menyetir yudikatif. Sebab, kewenangan pemanggilan paksa di Indonesia hanya dimiliki oleh aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaaan, maupun KPK. Sedangkan DPR secara konstitusional merupakan lembaga legislatif,  yang secara limitatif  dibatasi pada fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi. Terjadi pergeseran kewenangan DPRD sebagai legislatif  menjadi yudikatif-penegak hukum.
Berikutnya adalah penerapan Pasal 122 huruf k. Penerapan pasal ini berpotensi menimbulkan kegaduhan hukum. Pasal 122 huruf k yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk melaporkan orang dan badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. 
Pasal ini sangat multitafsir. Dalam penerapannya di kemudian hari, akan banyak defisi dan pandangan hukum berbeda dari pihak pengadu dan teradu. Pengadu dan teradu bisa memiliki definisi berbeda terkait frasa merendahkan DPR dan anggota DPR.
Bisa jadi, anggota DPR akan dengan mudah mengadukan pengkritiknya, dengan pendekatan pasal ini. Pasal ini sangat lentur layaknya pasal karet- haatzai artikelen, tergantung pada pihak (DPR) yang berkepentingan menggunakannya.
Secara subtantif, MKD juga bukan penegak hokum, sebagaimana DPR secara kelembagaan yang merupakan legislative. MKD dibentuk untuk mengurusi kehormatan anggota DPR yang diduga melanggar kode etik dan/atau peraturan perundang-undangan. Dengan kembali ke semangat pembentukan MKD, jelas MKD bukan lembaga penegak hukum yang berwenang mengatur pihak luar anggota dewan. Penetapan MKD sebagai lembaga internal DPR yang bertugas melakukan penegakan hukum untuk publik, merupakan sesat pikir dalam perumusan norma pada pasal tersebut. Ada pelampauan kewenangan MKD sebagai penegak etik internal DPR.
Pasal-pasal kontroversial dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) bakal menyeret kehidupan bernegara mundur ke era antikritik. Jika langkah-langkah progresif tidak ditempuh oleh berbagai pihak yang masih memiliki otoritas untuk mengoreksi pasal-pasal tersebut. Kemunduran itu tidak semata-mata terkait dengan DPR sebagai representasi rakyat, tetapi juga akan menihilkan perjuangan demokrasi sejak reformasi digaungkan. Jangan sampai pasal-pasal tersebut menjadi penanda matinya demokrasi, karena tidak sesuai dengan nafas konstitusi yang melindungi warga untuk menyatakan pendapat dan berkedudukan sama di hadapan hukum.  Wallahu alam bishshawab. ***

Penulis adalah Wartawan Utama Tri Media Group.


Komentar

  1. clara wijaya9 Mei 2020 pukul 13.39

    Permisi Ya Admin Numpang Promo | www.fanspoker.com | Agen Poker Online Di Indonesia |Player vs Player NO ROBOT!!! |
    Kesempatan Menang Lebih Besar,
    || WA : +855964283802 || LINE : +855964283802

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya