Tonakodi-Air Nuts dan Nepotisme

-

Oleh: Temu Sutrisno

MERCUSUAR-Tanggal 5 Desember2014, dunia penerbangan dikejutkan dengan insiden yang dikenal dengan istilah ‘Air Nuts’. Saat itu Heather Cho memerintahkan pilot Korean Airlines kembali parkir pesawat di Bandara  JF Kennedy, New York, Amerika Serikat setelah pesawat berjalan sekira tigapuluhan meter.
Heather Cho, kepala layanan kabin di Korea Airlines,marah pada pramugara karena menyajikan kacang mede dalam kemasan. Heather Cho menginginkan penyajian dalam wadah piring. Pilot tidak bias menolak perintah sang kepala layanan kabin. Musababnya sederhana, Heather Cho adalah putri Bos maskapai Korean Airlines Cho Yang-ho. Feather Cho mengeluarkan pramugara dari pesawat, meski yang bersangkutan telah berkali-kali meminta maaf.
Melihat itu, masyarakat marah. Tindakan Heather Cho membahayakan keselamatan penerbangan. Tekanan terhadap posisi putri kesayangan Cho Yang-ho menguat. Akhirnya Cho meminta maaf pada publik dan memecat putrinya dari jabatan strategis di Korena Airlines.
Sejatinya, penempatan Heather Cho pada jabatan strategis perusahaan yang dikelola ayahnya lazim dilakukan, hampir sebagian orang di dunia. Menempatkan anak, keluarga, atau orang dekat pada posisi strategis, selama ini lebih dikenal dengan sebutan nepotisme. Penempatan tidak memperhitungkan kompetensi dan integritas yang bersangkutan.
Nepotisme bukan hanya terjadi dalam dunia bisnis. Praktiknya dalam dunia politik dan birokrasi pemerintahan, hal tersebut juga banyak terjadi. Seorang petinggi partai politik menyalonkan suami, istri, anak, dan keluarga lainnya sangat mudah dilacak di negeri ini. Pun demikian dengan kepala pemerintahan menempatkan adik, kakak, ipar, anak, dan keluarga dekat lainnya dalam jajaran birokrasi juga kasat mata. Lelang jabatan seringkali hanya formalitas belaka. Sekadar menggugurkan prosedur peraturan perundang-undangan. Dalam hati kecil pemegang kuasa, istri, anak, dan keluarganya harus menduduki jabatan yang diinginkan. Mumpung masih duduk di kekuasaan, manfaatkan peluang yang ada.
Belajar dari kasus ‘Air Nuts’, penempatan orang tanpa memperhitungkan kemampuannya, berdampak buruk. Bisa jadi, kompetensinya memungkinkan, namun secara etis patut dipertanyakan. Patut atau tidak patut, menempatkan keluarga dekat dalam berbagai posisi strategis. Apalagi jika masih ada sosok lain yang dinilai lebih mampu dan tepat menduduki jabatan-jabatan itu.
Pelajaran berharga lain soal nepotisme, juga diperankan Umar bin Khattab. Di detik-detik kematiannya, Umar berwasiat untuk tidak mengangkat anaknya Abdullah bin Umar menggantikan dirinya. Orang-orang  di sekitarnya bertanya, kenapa tidak Abdullah bin Umar saja yang menggantikannya? Umar menjawab, “Sekali-sekali tidak akan saya serahkan urusan ini kepada orang yang tidak mampu”. Umar menunjukkan pada dunia, sebagai pemimpin bijak yang tidak ingin anaknya tampil karena kuasanya.
Umar tidak ingin sepeninggal dirinya, berbagai persoalan muncul di tengah ummat karena kesalahannya menunjuk keluarganya mengurus kepentingan ummat dan menjaga kemuliaan Islam.
Rasulullah Muhammad SAW bersabda, jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. (HR Bukhari).
Rasa-rasanya kasus Air Nuts, pergulatan moral Umar, dan petunjuk Rasulullah tidak memiliki makna bagi mereka pelaku nepotisme. "Kalau bisa anakku, keluarga dekatku, mengapa pikir orang lain?" Kira-kira begitu jalan pikiran mereka. ***


Tana Kaili, 1 Agustus 2019

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya