Tonakodi-Nasib Laporan Gubernur

-


Oleh: Temu Sutrisno

MERCUSUAR-Dua bulan lalu, tepatnya 20 Mei 2019 Gubernur Sulteng Longki Djanggola melaporkan YB ke Polda Sulawesi Tengah. Ia melaporkan anggota DPRD Sulawesi Tengah itu karena diduga ikut menyebarkan berita yang tidak benar di media sosial.
Selain YB, Longki juga melaporkan dua orang lainnya, yaitu DQ dan MH. Keduanya juga diduga ikut menyebarkan berita bohong itu ke media sosial.
Longki mengadu ke polisi akibat tersebarnya berita bohong di media sosial. Berita head line halaman pertama Mercusuar terbitan Jumat, 9 November 2018, judul dan fotonya diganti. Foto berita diganti dengan foto Longki Djanggola. Kemudian judul beritanya pun diganti bernada provokatif. Judulnya, Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng. Foto dan judul berita itu seolah-olah diterbitkan Harian Mercusuar.
Polisi telah memerika pelapor dan ketiga terlapor. Namun hingga kini, kasus itu tidak menemui titik terang. Penyidik seperti kehilangan taji, tidak seperti kasus yang melibatkan beberapa pelaku berita bohong.
Pada beberapa kasus serupa, polisi langsung menangkap dan memproses terlapor atau terduga pemproduksi dan penyebat berita bohong. Publik masih ingat kasus Ratna Sarumpaet dan Rahman Ijal. Ratna yang mengaku dianiaya orang langsung ditangkap dan diproses hokum. Demikian halnya dengan Rahman Ijal warga Sulteng, yang memuat informasi tidak benar di media sosiai, aksi buruh Morowali, langsung diseret ke sel.
Lambannya penanganan kasus yang dilaporkan Gubernur, sepertinya tidak sejalan dengan pernyataan Kapolda Sulteng  Brigjen Pol. Drs. Lukman Wahyu Hariyanto, M.Si saat berkunjung ke Mercusuar, diawal tugasnya. Kapolda menegaskan akan menindak tegas dan tidak berlama-lama menangani kasus gangguan keamanan di Poso dan sekitarnya, berita hoax, dan tindak kriminal umum lainnya pasabencana, seperti penjambretan yang kembali marak.
Sikap lamban penyidik Polda, bisa jadi berdampak buruk pada penilaian masyarakat. Jika laporan gubernur saja lamban, bagaimana dengan laporan masyarakat umum?
Sepertinya penyidik harus belajar pada penegakkan hukum yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Rasul mengajarkan agar tidak membedakan orang dalam penegakkan hukum, meskipun yang bersangkutan memiliki hubungan darah sekalipun.
Dikisahkan, seorang wanita Bani Mahzum, salah satu kelompok yang sangat terpandang dari etnis Quraisy, kedapatan mencuri. Untuk menutupi aib dan rasa malu, para pemuka Bani Mahzum meminta tolong Usamah yang tergolong dekat dengan Nabi Muhammad SAW agar melakukan pendekatan dan lobi kepada Rasul.
Ternyata, Usamah gagal total. Usahanya sia-sia belaka. Rasul langsung memberi peringatan kepadanya. "Apakah kamu mau menyuap soal hukum dari ketentuan Allah?" tegurnya.
Dalam kesempatan itu pula, Rasulullah SAW langsung naik ke atas mimbar dan memberikan peringatan. "Inilah kebiasaan buruk yang telah menghancurkan umat-umat terdahulu. Mereka binasa (diazab oleh Allah) karena mereka tidak berani menghukum orang-orang terpandang dari kalangan mereka. Sebaliknya, mereka menghukum berat orang-orang kecil. Kalau Fatimah, putriku, mencuri, pastilah aku potong tangannya." (HR Bukhari dan Muslim dari Aisyah).
Dari bumi Nusantara, kisah kejujuran dan penegakkan hukum juga dipraktikkan Ratu Shima dari Kerajaan Kalingga.
Ratu Shima dikenal memiliki peraturan yang tegas soal pencurian. Hukum potong tangan diterapkan bagi siapa saja yang mencuri barang milik orang lain. Hukum yang dibuat itupun berlaku untuk seluruh rakyat termasuk keluarga kerajaan. Sebuah bentuk persamaan hak di mata hukum.
Ratu Shima mendidik dan mengajari rakyatnya agar selalu berlaku jujur.  Konon, ada seorang raja sahabat sengaja datang ke Kalingga. Sekantung emas lalu dia letakan di persimpangan jalan dekat pasar, untuk menguji kejujuran rakyat Kalingga.
Tak seorang pun rakyat Kalingga berani menyentuh, apalagi mengambil barang yang bukan miliknya. Hingga tiga tahun kemudian, kantung itu disentuh oleh putra mahkota dengan kakinya. Ratu Shima demi menjunjung hukum menjatuhkan hukuman mati kepada putranya. Namun dewan menteri memohon agar Ratu Shima mengampuni kesalahan putranya. Maka sang pangeran dijatuhi hukuman dipotong kakinya.
Dua kisah inspirastif bagi masyarakat dan penegak hukum. Akankah kasus yang dilaporkan gubernur lanjut ke meja hijau, atau berhenti karena kurang alat bukti? Penyidik dan Polda Sulteng harus membuka secara transparan, agar tidak ada syak wasangka dan isu di masyarakat berkembang liar. ***

Tana Kaili, 4 Juli 2019

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya