Tonakodi-Perlu Pembuktian Makar

-

oleh: Temu Sutrisno


Sebulan terkahir, pascapemilu, kata makar sangat popular di masyarakat Indonesia. Kata makar menghiasi pemberitaan media mainstream, media sosial, pembicaraan kaum ibu, hingga komunitas warung kopi.
Jauh hari sebelum Pemilu, kata makar sangat populer pasca aksi 411, yang melibatkan jutaan orang menuntut kepolisian segera memproses hukum dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, gubernur petahana DKI Jakarta. Kata makar dan adanya kepentingan politik yang disinyalir menunggangi aksi damai jutaan ummat Islam tersebut, menjadi kata yang paling popular saat itu. Kata makar makin santer jelang aksi 212.
Kata makar sering kita jumpai dalam literatur bidang hukum dan ketatanegaraan/pemerintah yang memiliki interpretasi perbuatan melanggar hukum pidana seperti pembunuhan juga merupakan aksi penumbangan sebuah pemerintahan oleh sebuah kelompok.
Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata makar, diartikan akal busuk; tipu muslihat. Makar dalam arti akal busuk, tipu muslihat adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang berniat negatif terhadap seseorang untuk kepentingan orang atau kelompok yang melakukannya. Arti lainnya, makar adalah perbuatan dengan maksud hendak menyerang atau membunuh.
Makna makar berkaitan dengan pemerintahan adalah perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah. Arti kata Makar yang ketiga ini merupakan usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah di sebuah negara.
Pertanyaan krusial, apakah gerakan aksi demonstrasi dan suara-suara kritis serta merta dapat dikategorikan tindakan makar?
Demonstrasi atau dalam bahasa konstitusi menyampaikan pendapat di muka umum, adalah alat sah rakyat untuk menagih hak-haknya dari negara. Dalam UUD NRI 1945, demonstrasi atau penyampaian pendapat di muka umum diperkenankan. Malah menjadi hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Dengan demikian, secara hukum, demonstrasi tidak serta-merta dapat didefinisikan sebagai tindakan makar, melainkan salahsatu instrumen yang sah sebagai alat menagih hak-hak rakyat kepada negara.
Dimana delik makar dalam penyampaian pendapat di muka umum? Ada beberapa pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan aspek delik makar. Namun delik formilnya sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Pada delik formil, suatu perbuatan menjadi kejahatan semata karena perbuatan itu disebut oleh Undang-Undang. Ketika dilanggar, langsung menjadi kejahatan tanpa perlu membuktikan niat jahat (mens rea) dari perbuatan itu. Demonstrasi bukan delik formil, tapi delik materil. Dimana delik materilnya? Delik materiilnya, jika demonstrasi diarahkan untuk makar terhadap Kepala Negara (Pasal 104 KUHP), memasukkan Indonesia dalam penguasaan asing (Pasal 106 KUHP), menggulingkan pemerintahan (Pasal 107 KUHP), memberontak (Pasal 108 KUHP) atau permufakatan jahat (Pasal 110 KUHP), yang pada prinsipnya menjatuhkan kekuasaan yang sah.
Pasal-pasal makar ini pada galibnya sangat multitafsir. Tafsir terhadap pasal-pasal makar sangat subyektif terhadap perlindungan kekuasaan. Pasal ini sejatinya merupakan pasal-pasal karet haatzai artikelen yang dalam sejarahnya dibuat untuk melindungi kedudukan raja/ratu Belanda-melindungi penguasa.
Namun demikian, juga perlu definisi jelas mengkritik pemerintahan (penguasa). Kritik adalah menyikapi secara kritis program, kegiatan dan/atau kebijakan pemerintah dengan melakukan koreksi secara konstruktif. Kritik seperti ini bukan makar. Demikian halnya mempertanyakan tanggungjawab atau kerja-kerja pemerintah, tidak masuk kategori makar. Kritik harus dibedakan dengan fitnah, ujaran kebencian, dan jauh dari skenario menjatuhkan pemerintahan atau merebut kekuasaan yang sah.
Upaya-upaya yang dilakukan siapapun untuk makar, harus disikapi dengan tegas. Aparat harus bersikap tegas menegakkan hukum tanpa pandang bulu, sejauh bisa membuktikan ada tindakan makar. ***


Tana Kaili, 16 Mei 2019

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya