Tonakodi-Dorang Samua

-

oleh: Temu Sutrisno


Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beberapa saat sebelum wafat menitip pesan agar tidak mengangkat anaknya, Abdullah bin Umar sebagai khalifah menggantikannya. Umar berkeras, meski sebagian ummat mendesak untuk menetapkan Abdullah sebagai pucuk pimpinan ummat Islam. Diakhir hayatnya, Umar menolak politik dinasti, dan lebih memilih sistem permusyawaratan untuk menentukan penggantinya. Umar semasa hidupnya juga dikenal tegas terhadap pejabat yang melakukan penyimpangan, meski dia kawan seiring sejalan, sejawat dalam perjuangan.
Langkah Umar sepertinya berbanding terbalik dengan kondisi politik tanah air. Di negeri ini, prinsip berkuasa untuk diri sendiri dan keluarga dipraktikkan banyak orang.
“Jangan ada orang lain di kekuasaan!” Kira-kira begitu alam pikiran para pejabat yang duduk di kursi kekuasaan. Kenapa? Karena kekuasaan dengan segala fasilitasnya dirasakan ‘menyenangkan’.
Lihat, banyak suami, istri, atau anak pejabat ramai-ramai maju dalam ajang kontestasi lima tahunan. Suami menduduki jabatan gubernur, bupati atau pejabat tinggi birokrasi, istrinya maju sebagai calon anggota legislatif. Ada juga istri pucuk pimpinan perangkat daerah, suami anggota DPRD. Anak pejabat juga ramai-ramai berebut masuk lingkaran kekuasaan. So dorang samua.
Bagaimana bisa menjalankan fungsi pengawasan jika harus mengawasi pasangan hidup, atau anak mengawasi orang tua? Bagaimana masyarakat yakin, tidak terjadi pengaturan anggaran diantara mereka?
Sejatinya, apa yang dipraktikkan pejabat tersebut adalah bentuk politik dinasti. Istilah dinasti merujuk pada sistem kekuasaan tradisional yang mengandalkan keturunan dari sekelompok orang atau keluarga. Sistem dinasti berlawanan dengan sistem Republik, pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat.
Politik dinasti, secara substansial tidak melanggar konstitusi.  Namun secara etik, sulit menjalankan fungsi sebuah jabatan jika kekuasaan menumpuk pada satu keluarga dan orang-orang dekat semata. Dalam sejarah politik kekuasaan, sistem dinasti seringkali melahirkan pula lingkaran korupsi dan praktik nepotisme. Selain itu, politik dinasti juga akan memperbesar munculnya pejabat yang tidak kompeten.
Politik dinasti berdampak buruk dalam sistem republik. Pertama, politik dinasti menghambat fungsi ideal partai poitik. Calon dipilih bukan atas dasar seleksi dan melalui proses kaderisasi, hanya berdasarkan popularitas dan kekerabatan dengan pemegang kekuasaan. Politik dinasti menciptakan ketidaksetaraan dalam berpolitik.
Kedua, tertutupnya kesempatan bagi masyarakat yang memiliki kapasitas dan keunggulan untuk tampil sebagai pemimpin, karena bukan berasal dari lingkaran elite kekuasaan. Hal ini dapat memicu terjadinya negosiasi dan konspirasi kepentingan dalam pelaksanaan tugas pemerintah.
Ketiga, sulitnya mencapai clean and good governance karena fungsi kontrol melemah dan semakin tingginya potensi korupsi, kolusi dan nepotisme.
Jelang Pemilu, masyarakat pemilih hendaknya kritis terhadap sosok yang disodorkan partai politik. Jika calon hanya mengandalkan popularitas dan jejaring politik yang terbentuk dalam suatu dinasti, maka masyarakat perlu berpikir ulang. Pelajari rekan jejak setiap calon. Kualitas calon dari sisi kapasitas dan integritas jadi pertimbangan, visi misi jadi ukuran pilihan.
Jangan karena salah pilih, so dorang samua di puncak kekuasaan. Padahal rakyat pemilih tidak mengetahui kapasitas dan integritas mereka.***




Tana Kaili, 4 April 2019

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya