Tonakodi-Rekonsiliasi Pascapemilu

-
Oleh: Temu Sutrisno


PEMILU sudah usai. Rakyat telah memberikan suaranya. Saatnya perbedaan pilihan dilupakan, dan kembali pada suasana damai penuh kekeluargaan dan kerukunan antar warga, antar anak bangsa. Apalagi dalam beberapa hari kedepan, bulan Ramadan menjelang. Dibutuhkan rekonsiliasi nasional pascapemilu.
Rekonsiliasi dalam Islam secara literal, berarti as-shulh atau perdamaian. Menurut istilah, shulh adalah kesepakatan yang bisa membawa kebaikan di antara kedua belah pihak yang  berselisih.
Dilihat dari konteks di atas, rekonsialisi tersebut merupakan salah satu perkara yang diperintahkan oleh Islam, sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Quran, “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat kemakrufan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, kelak Kami akan memberinya pahala yang besar”. (QS an-Nisa’: 114).
Rasulullah MuhammadSAW juga menyatakan pentingnya rekonsiliasi, sebagaimana dituturkan Abu ad-Darda,“Maukah kalian aku beritahu tentang derajat yang lebih baik ketimbang derajat puasa dan salat pada malam hari?” Mereka menjawab, “Tentu, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Memperbaiki kondisi di antara dua pihak.” (HR. Ibnu Hibban).
Menanti proses perhitungan suara secara berjenjang yang dilakukan KPU, masyarakat tidak perlu terjebak pada beragam isu yang dapat memicu lunturnya rasa persaudaraan, kekeluargaan, dan kerukunan antar anak bangsa. Semua pihak perlu manajemen kesabaran menanti hasil penghitungan suara resmi KPU.
Rekonsiliasi bukan hanya antarpendukung, namun juga elite nasional. Selama ini elite menjadi aktor kunci yang berkontribusi besar mendistribusikan bahan mentah perseteruan. Setiap ujaran elite langsung dikonversi menjadi komoditas isu politik panas antarpendukung di akar rumput. Tak berlebihan jika ada tuduhan, bahwa elite sebagai penyuplai utama isu dalam menciptakan kegaduhan dalam Pemilu. Karena itu, elite yang berada dalam gerbong yang berbeda saatnya merenda dan merajut hati bersama saling berangkulan membangun Indonesia damai. Sudah tak ada lagi alasan bermusuhan demi membangun kohesivitas sosial kebangsaan yang kondusif.
Semua komponen bangsa, usai Pemilu hendaknya kembali menebarkan kerukunan dan menjauhi segala bentuk provokasi dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah bangsa. Jika ada dugaan pelanggaran Pemilu sebaiknya diselesaikan lewat jalur konstitusional, bukan emosional. Menyambut Ramadan bulan penuh berkah, saatnya rekonsiliasi nasional. Melupakan perbedaan pilihan dan kembali saling mengulurkan tangan, meniti perdamaian. Semoga.*** 


Tana Kaili, 25 April 2019

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya