Tonakodi-Cerdas Memilih

-


Oleh: Temu Sutrisno


PEMILIHAN Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD tinggal menghitung hari. Masyarakat diperhadapkan pada pilihan-pilihan, siapa yang bakal dicoblos di bilik suara 17 April 2019 nanti. Para kandidat makin gencar kampaye dalam berbagai cara, bentuk, dan saluran.
Ilustrasi Kampanye
Konon dalam suatu kampanye, ada seorang kandidat berorasi di depan rakyat pemilih. “Saudara-saudara, jika terpilih, saya akan bangun jembatan terpanjang, terindah, atau yang terbesar di daerah ini,” kata kandidat.
Tiba-tiba peserta kampanye mengacungkan jari, protes pada kandidat. “Di sini, daerah kami tidak ada sungai”.
“Oke. Kalau begitu bukan hanya jembatan. Kami akan bangun sekalian dengan sungainya!” kata kandidat ngotot.
Sebagian rakyat geleng-geleng kepala, yang lain bersorak ria, dan yang lainnya bingung dengan janji politik kandidat.
Di tempat yang lain, seorang kandidat menjanjikan lapangan kerja dengan membangun perusahaan. “Kita akan berjuang bersama rakyat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Kita akan dirikan pabrik tek(s)til. Akan banyak tenaga kerja yang direkrut, terutama pekerja lokal saat konstruksi dan pabrik operasional”.
“Pak, kurang S pak,” bisik tim pemenangan menyadari jagoannya salah melafalkan textile (tekstil) dengan tektil. Tanpa sengaja bisikan terdengar di pelantang.
“Kalau kurang (e)S, kita juga akan dirikan prabrik es berdampingan dengan prabrik tektil, supaya makin banyak tenaga kerja terserap,” janji kandidat.
Dua cerita itu popular dibeberapa kalangan dan entah terjadi di dunia mana. Namun ada pembelajaran penting dari cerita itu. Pertama, pemilih diperhadapkan pada janji-janji politik yang tidak rasional. Namun kadangkala, pemilih tidak memerhatikan janji-janji politik. Pilihan kadang tidak disandarkan pada rasionalitas. Lucunya pada akhir jabatan, banyak masyarakat menuntut janji-janji yang belum ditepati. Padahal dari awal, janji-janji itu diumbar tidak berdasar nalar.
Kedua, pemilih juga sering disuguhkan kandidat yang pada dasarnya tidak kompeten. Pendidikan politik yang tidak berjalan dengan baik, bukan saja melahirkan politisi dan calon pemegang kebijakan yang tidak kompeten, juga membuat pemilih terlena dalam pilihan tanpa berusaha menelusuri rekam jejak kandidat dan mengkritisi program yang ditawarkan.
Kesalahan memilih, sering disadari setelah pemilihan berlangsung. Rakyat pemilih kecewa karena pilihannya tidak sesuai harapan. Ekspektasi berbuah kekecewaan. Olehnya perlu pendidikan politik yang memadai untuk membangun sistem demokrasi. Pemilih harus cerdas dan rasional dalam memilih. 
Pun secara moral, para kandidat perlu menyadari janji-janji politiknya selain dipertanggungjawabkan pada rakyat pemilih, juga dipertanggungjawabkan pada Tuhan.
Rasulullah Muhammad SAW dalam hadistnya mengingatkan para pemimpin untuk melayani rakyat dan menepati janjinya. “Abu Ja’la bin Jasar r.a berkata: Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tiada seorang yang diamanati Allah memimpin rakyat, kemudian meninggal ia masih menipu rakyat, melainkan Allah mengharamkan baginya surga”. (HR. Bukhari dan Muslim)
Allah SWT secara tegas memerintahkan pada seseorang yang telah berjanji untuk menepati janjinya, sebagaimana firman-Nya, “Tepatilah janji, sesungguhnya janji itu akan ditanyakan dan diminta pertanggungjawabannya.” (QS. Al Isra’: 34).
Dalam ayat yang lain, “Hai orang-orang yang beriman, tepatilah segala janji dan akadmu.” (QS. Al Maidah: 1)
Bagi orang-orang seperti ini, seyogyanya merenungkan ajaran Rasulullah SAW, yang disampaikan Ummul Mukminin Aisyah r.a, “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda di rumahku: Ya allah siapa yang menguasai urusan ummtku, lalu mempersulit mereka, maka persulitlah ia. Dan barangsiapa mengurusi ummatku lalu berlemah lembut pada mereka, maka permudahlah urusannya”. (HR. Muslim) 
Semoga pemilih tidak terbuai janji manis politik tanpa mempertimbangkan hitung-hitungan akal, dan para politisi menyadari bahwa janji-janji mereka akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Hanya dengan cara itu tidak muncul kandidat “bangun sungai” dan “pabrik es” sebagai pemenang dalam Pemilu kali ini. ***





Tana Kaili, 27 Maret 2019

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya