Tonakodi-The Envelope Country

-

Oleh: Temu Sutrisno


SELO Sumardjan dalam pengantarnya untuk buku “Membasmi Korupsi” karya Robert Klitgaard, menyatakan “Bagi saya, korupsi adalah suatu penyakit ganas yang menggerogoti kesehatan masyarakat seperti halnya penyakit kanker yang setapak demi setapak menghabisi daya hidup manusia”.

Pernyataan Selo Sumardjan tersebut terasa tepat untuk menggambarkan kondisi bangsa saat ini. Korupsi ibarat penyakit yang sulit disembuhkan. Korupsi telah menjalar disetiap sendi kehidupan sehari-hari.

Salah satu bentuk korupsi tertua yang tercatat dalam sejarah nusantara, adalah kongkalikong antara pejabat dan pengusaha, jaman kolonialisme Belanda. Ada satu catatan laporan korupsi yang terungkap pada masa kepemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono IV. Korupsi tersebut dilakukan Patih Danureja IV, patih tertinggi di Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Danureja IV bisa melakukan korupsi karena posisi Hamengku Buwono IV yang tidak kuat. Saat itu umurnya masih 10 tahun, sehingga pemerintahannya diwalikan pada Sri Paduka Paku Alam I dan Danureja IV sebagai patihnya. Danureja IV sangat dekat dengan pemerintah Hindia Belanda. Karena kedekatan tersebut, pengusaha mengelilingi Danureja IV.

Kedekatan itu dimanfaatkan Danureja IV untuk memberikan izin penggunaan tanah kepada para pengusaha asing. Danureja IV mengambil keuntungan pribadi dari izin-izin yang diberikan. Ia meminta sejumlah uang kepada para pengusaha tersebut.
Korupsi kian langgeng dengan cultuur stelsel, sistem tanam paksa, yang mengesahkan komisi untuk penguasa diluar upeti. Pejabat seenaknya memungut upeti dari masyarakat. Dalam kekinian mungkin bisa disamakan dengan pungutan liar (Pungli) dan minta fee proyek. Puncaknya adalah pembangunan jalan yang melewati pemakaman leluhur Pangeran Diponegoro. Proyek jalan itu melenceng perencanaan. Danureja IV tidak peduli, asal pundi-pundi keuntungan masuk ke kantongnya.

Kisah Danureja IV yang berselingkuh dengan pengusaha, menjadi kisah abadi bangsa ini. Hampir setiap korupsi yang terungkap, selalu melibatkan kedua entitas ini, pejabat dan pengusaha. Metode usang, bekerja tidak sesuai perencanaan, tidak sesuai kontrak yang ada untuk keuntungan sepihak, juga masih bertahan hingga kini. Sogok menyogok, setor ‘amplop’ menjadi hal lumprah untuk menutupi borok pekerjaan, atau memuluskan pekerjaan. Proyek titipan hingga lelang diatur, menjadi rahasia umum. Semua lancar kalau ada ‘amplop’. Sehingga tidak berlebihan jika ada yang menyebut bangsa ini dengan sebutan The Envelope Country.

Praktik korupsi, sesungguhnya bisa dilawan dengan sikap qanaah-merasa cukup dengan yang ada- dan selalu merasa diawasi Tuhan. Banyak orang tidak sadar bermain amplop, padahal ada Yang Maha Melihat. Banyak orang bekerja sekadar mengejar laba dan menumpuk harta, tidak mempertimbangkan berkah sebagai tujuan kerja. Berkah menjadi nomor kesekian. Halal dan tayyiban menjadi halangan meraih keuntungan. The envelope country, tidak akan sirna selama keserakahan masih menjadi watak orang per orang. Peyimpangan pekerjaan dari perencanaan masih akan terus berlanjut, selama masih ada pejabat dan pengusaha berwatak Danureja.***


Tana Kaili, 1 Februari 2019



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya