Peserta Musrenbang Palu Utara Protes

-


  • Anggota DPRD Tidak hadir
  •  Hanya PU yang Mewakili PD

MERCUSUAR-Hentikan saja Musrenbang ini. Kita bubar! Teriak Dasman perwakilan masyarakat mamboro, saat mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Palu Utara, Rabu (13/2/2019).
Teriakan Dasman disahuti, mayoritas peserta Musrenbang yang terdiri dari perwakilan lima kelurahan se Kecamatan Palu Utara. Dasman dan peserta Musrenbang protes, karena acara tidak dihadiri empat anggota DPRD Kota Palu Dapil Palu Utara-Tawaeli. Bukan hanya itu, perangkat daerah (PD) yang hadir hanya Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu sebagai fasilitator kegiatan.
“Dari tahun ke tahun, seperti ini. Jangan Musrenbang hanya formalitas untuk proses perencanaan pembangunan. Kami tidak tahu, apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah. Tidak ada dinas yang hadir, padahal kami mau klarifikasi usulan-usulan kami tahun-tahun sebelumnya berapa yang terealisasi dan apa sebab tidak terealisasi. Ketidakhadiran dinas , jelas tidak menghargai kami masyarakat,” kata Dasman.
Dasman dengan dukungan perwakilan lainnya, meminta Wali Kota Hidayat, untuk memberikan sanksi pada pimpinan PD yang tidak menghadiri Musrenbang. “Wali Kota harus tegas. Beri mereka yang tidak hadiri undangan Musrenbang punishment, beri sanksi. Ini terjadi tiap tahun, selalu seperti ini,” katanya.
Dasman juga meminta masyarakat bersatu untuk menilai dan memberikan sanksi politik bagi anggota DPRD yang tidak hadir.
“Anggota DPRD selalu ‘jualan’ program dan kegiatan ini dan itu perjuangannya. Semua diklaim usulannya. Saat Musrenbang seperti ini tidak hadir. Kita sepakat, kita ‘blok’ saja anggota DPRD seperti itu. Ketua DPRD dan Badan Kehormatan harus menegur anggota yang tidak hadir, tidak peduli pada masyarakat yang sudah jauh-jauh berkumpul untuk Musrenbang. Kami semua yang hadir di sini, punya pekerjaan, punya aktivitas lain. Kenapa hadir? karena kami masih peduli. Ini tidak satupun anggota DPRD hadir,” protes Dasman.
Kepala Bidang Data dan Informasi Bappeda Kota Palu, Ibnu Munzir, berusaha menenangkan peserta Musrenbang. Ditegaskan Ibnu, Bappeda bisa memberikan data pada peserta Musrenbang terkait usulan yang terealisasi dari tahun ke tahun.
“Meski tanpa kehadiran dinas atau perangkat daerah lainnya, Insha Allah Bappeda bisa menjelaskan pertanyaan bapak ibu sekalian. Semua data usulan, perencanaan dan realisasi program ada sama kami di Bappeda,” terang Ibnu sembari merinci satu-satu realisasi usulan Musrenbang Kecamatan Palu Utara sebelumnya.
Tidak puas dengan penjelasan Ibnu, peserta meminta daftar usulan dan realisasi program dicetak, untuk selanjutnya dibagikan pada seluruh perwakilan melalui kelurahan.
Usulan peserta diterima dan Musrenbang dilanjutkan dengan membahas usulan kelurahan dan menunjuk lima perwakilan untuk Musrenbang tingkat kota. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya