Tonakodi-Memilih Mantan Koruptor

-
Oleh: Temu Sutrisno

MERCUSUAR-Komisi Pemilihan Umum (KPU) umumkan 32 nama tambahan calon legislatif mantan narapidana korupsi. Jumlah ini menambah daftar panjang Caleg mantan koruptor. Jika ditambahkan dengan daftar Caleg mantan koruptor yang sudah lebih dulu diumumkan KPU , total ada 81 caleg mantan napi korupsi. 
Tambahan 32 caleg eks koruptor, rinciannya tujuh caleg maju di tingkat DPRD provinsi dan 25 caleg maju di tingkat DPRD kabupaten/kota. Sementara itu, tak ada nama tambahan Caleg mantan koruptor yang maju di tingkat Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Caleg DPD yang tercatat punya riwayat kasus korupsi berjumlah sembilan orang. 
Jika ditambahkan dengan jumlah Caleg mantan koruptor yang diumumkan KPU terdahulu, maka, total ada 23 Caleg mantan koruptor tingkat DPRD provinsi, 49 Caleg mantan koruptor tingkat DPRD kabupeten/kota, dan 9 caleg DPD. Dari 16 Parpol peserta pemilu, 14 partai mengajukan caleg mantan napi korupsi. 
Meminjam pernyataan mantan Hakim agung Artidjo Alkostar, Caleg mantan koruptor memiliki kaitan erat dengan kondisi masa depan bangsa. Masa depan bangsa ini harus kita berikan pencerahan, bangsa kita ini berhak untuk melihat masa depan negara kita ini lebih baik. Bebas dari korupsi. Jangan dibebani lagi oleh orang-orang yang sebenarnya telah mengkhianati amanah rakyat ini. Jadi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, seharusnya kita ini bersifat zero tolerance terhadap korupsi. Bangsa kita ini bangsa besar dan didesain untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, kata Artidjo.
Sejatinya, pernyataan Artidjo mewakili kegundahan sebagian besar anak bangsa. Ada cita dan keinginan, bangsa ini tumbuh besar, maju tanpa beban hukum masa lalu para penyelenggara negara. Pemilu seharusnya menjadi momentum untuk melahirkan pemimpin bangsa, para penyelenggara negara yang bersih dan terbebas dari catatan hitam tindak pidana korupsi. Sekalipun hukum menyatakan mantan koruptor memiliki hak pilih sebagaimana warga negara lainnya, moral bangsa menyatakan sebaliknya. Moral bangsa tidak menolelir adanya perilaku korup. Pada akhirnya pemilih harus memilah untuk memilih patut dan tidaknya mantan koruptor dipilih. Batasan moral atau hukum, menjadi sandaran masing-masing pemilih.
Pada satu sisi, ajaran agama menjunjung tinggi muruah pribadi agar tidak terjatuh dalam lembah kemaksiatan dan dosa besar. Perilaku korupsi bisa dianggap sebagai dosa besar bagi seorang pejabat, karena telah menyelewengkan wewenang dan merugikan negara untuk kepentingan pribadi, kelompok atau keluarga.
Perilaku korupsi merupakan salah satu yang dilarang dalam Islam. Korupsi di dalam Islam dikenal dengan istilah risywah  atau suap dan  ghulul-hadiah untuk pejabat. Islam melarang keras praktik tersebut. Sebagaimana dalam hadis Nabi, “Allah melaknat orang yang menyogok dan disogok”.  
Imam al-Munawi menyebut bahwa risywah merupakan sesuatu yang mengarah pada upaya membatalkan sebuah kebenaran.
Pada masa Nabi, ghulul (gratifikasi) merupakan pemberian harta di luar harta rampasan perang (ghanimah), mereka yang berperang dibolehkan untuk mendapatkan hartanya. Namun, jika ada yang mengambil lebih, maka itu adalah ghulul. Karena itulah, kemudian Nabi menyebut hadiah kepada pejabat merupakan ghulul yang diharamkan.
Sekali lagi, ini bukan persoalan hak untuk memilih dan dipilih. Ini soal sikap amanah, soal kejujuran. Pengumuman KPU menjadi perenungan pada pemilih, akankah menjatuhkan pilihan pada mantan koruptor atas alasan hak yang diatur dalam hukum, atau mengedepankan nilai moral untuk menjaga integritas hasil Pemilu, sehingga terpilih orang-orang bersih sebagai penyelenggara negara. Jawabannya ada pada pemilih. ***






Tana Kaili, 21 Feb 2019



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya