Bappeda Perkirakan Angka Kemiskinan Naik

-


MERCUSUAR-Pemerintah Kota Palu dua tahun kedepan akan fokus pada pembenahan ekonomi masyarakat pascabencana. Hal itu dikemukakan Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu, Dr. Ahmad Rijal Arma dalam paparan awal pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Palu Utara, Rabu (13/2/2019) di Aula MAN Insan Cendikia Palu.
Bencana 28 September 2019 kata Rijal, berdampak pada kerusakan infrastruktur kota dan perekonomian masyarakat. Meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) belum keluar, Bappeda memperkirakan angka kemiskinan Kota Palu naik dan pertumbuhan ekonomi turun.
“Tahun 2016, angka kemiskinan Palu 7,06 persen dan 2017 turun ke 6,74 persen. Meskipun data BPS belum dirilis, kami memperkirakan angka kemiskinan naik. Olehnya tema Musrenbang membangun Kota Palu yang lebih baik untuk kemandirian ekonomi yang berdaya saing, tidak muncul begitu saja. Analisa terhadap dampak bencana menjadi salah satu alasan,” kata Rijal.
Pemerintah imbuh Rijal, ingin ekonomi masyarakat tumbuh dan tingkat kesejahteraan naik. Untuk itu diharapkan kerjasama seluruh stakeholder masyarakat, membangun kembali Kota Palu pascabencana.
Diungkapkan Rijal, untuk program rekonstruksi dan rehabilitasi Kota Palu dibutuhkan anggaran sekira Rp18,9 triliun. Saat ini kemampuan keuangan Pemerintah Kota Palu sekira Rp1,3 triliun yang tergambar dalam APBD Tahun Anggaran 2019.
“Kalau hanya berharap APBD kita satu koma tiga triliun, berapa lama bisa bagkit? Tentu puluhan tahun. Untuk itu pemerintah terus berupaya bersama-sama pemerintah provinsi, untuk mengajukan ke pemerintah pusat,” jelasnya.
Ditengah kondisi sulit kata Rijal, pemerintah pusat melalui Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Sarana, Prasarana, dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, mulai tahun 2019 mengucurkan anggaran kelurahan. Anggaran tersebut senilai Rp352 juta per kelurahan.
“Anggaran tersebut bisa digunakan untuk sarana dan prasarana di kelurahan. Maksudnya, tentu bukan kantor kelurahan, tapi sarana prasarana di wilayah kelurahan. Selain itu anggaran tersebut untuk pemberdayaan masyarakat, untuk peningkatan ekonomi masyarakat di kelurahan. Usulan di Musrenbang bisa diakomodir semua melalu angagaran ini. Tapi tentu saja tidak semua bisa dibiayai satu kali anggaran, karena jumlah yang terbatas. Silakan susun perencanaannya untuk tahun 2020 sesuai rambu-rambu Permendagri 130,” saran Rijal pada peserta Musrenbang  Kecamatan Palu Utara. TMU


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya