Tonakodi-Gila Memilih (orang) Gila

-
Oleh: Temu Sutrisno


Ada pameo yang kerap didengar di tengah masyarakat, orang bekerja kalah oleh orang yang beruntung, orang beruntung dikalahkan oleh orang yang berani, orang berani dikalahkan oleh orang yang nekat, dan orang nekat dikalahkan oleh orang gila.
Kini, sepekan terakhir kalimat ini kembali mencuat gegara Komisi Pemilihan Umum (KPU) berniat melakukan pendataan orang yang mengalami gangguan mental. Data itu tentu saja akan dijadikan salahsatu rujukan untuk daftar pemilih dalam Pemilu.
Tak ayal, masyarakat terjebak pro kontra. Alih-alih mendudukan permasalahan berdasar landasan hukum yang berlaku atau menelusuri alasan dibalik KPU melakukan pendataan, masyarakat yang sudah terbiasa berpikir biner sejak empat tahun belakangan, mengumbar rasa curiga pada KPU.
Sejatinya, perdebatan hak penyandang gangguan mental telah selesai saat Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatan uji materi Pasal 57 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, Kamis (13/10/2016) lalu. MK berpendapat ketentuan frasa "tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya" dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai sebagai mengalami gangguan jiwa dan atau gangguan ingatan permanen, dengan ketentuan surat atau pernyataan dari profesional bidang kesehatan jiwa.
Tonakodi tidak mau terjebak pada pro kontra itu. Mendata penyandang gangguan mental dan mengklasifikasi tingkatan gangguan mental, untuk selanjutnya digunakan acuan hak pilih adalah tugas penyelenggara pemilihan atas perintah Undang-Undang.
“Berikan kesempatan KPU dan ahli jiwa untuk merumuskan dan membuat klasifikasi gangguan mental, karena itu perintah Undang-Undang. Jangan samaratakan gangguan mental dengan gila. Kita tidak punya ilmu membuat kesimpulan seperti itu,” kata Tonakodi pada teman diskusinya, Toma Yojo.
“Tabe le Tonakodi, bagaimana mungkin orang yang tidak ingat dirinya diberi hak memilih. Agama saja membebaskan mereka dari kewajiban hukum,” timpal Toma Yojo.
Benar. Dalam agama (Islam), ulama mendefenisikan gila sebagai, hilangnya kemampuan akal untuk memahami suatu peristiwa hukum. Gila, bisa karena sejak lahir yaitu anak-anak yang terlahir dengan cacat mental. Atau, mereka yang menjadi gila setelah dewasa. Lalu, apa akibat hukum atas orang yang gila setelah dewasa?
“Rasulullah telah memberikan semacam acuan terkait hukum orang gila. Beliau bersabda,  Diangkat kewajiban atas tiga kelompok: orang tidur sampai dia terbangun, anak kecil sampai dia baligh, dan orang gila sampai dia waras,” kata Tonakodi.
Para ulama sepakat bahwa orang gila tak punya kewajiban salat, membayar zakat dan lain-lain kewajiban yang disyariatkan. Hal itu karena hilangnya kemampuan akal, untuk memahami perintah salat dan perintah syariat lainnya. Dalam bahasa hukum, disebut tidak cakap.
“Menurut saya, yang aneh itu kalau orang yang mengaku waras memilih orang gila. Itu baru gila! Olehnya pemilih harus pintar-pintar memilah dan memilih mereka yang benar-benar waras. Paling tidak, meminjam bahasa hukum mereka cakap sehingga layak dipilih. Demokrasi sejatinya juga ajang meneguhkan kewarasan bagi pemilih dan yang akan dipilih,” lanjut Tonakodi.
Toma Yojo manggut-manggut mendengar Tonakodi. “Tonakodi, memang ada calon yang tidak cakap?” tanya Toma Yojo.
“Cakap atau tidak biar rakyat pemilih yang menilai. Pemilihan ini bisa jadi bukti, apakah benar  atau tidak pameo orang bekerja kalah oleh orang yang beruntung, orang beruntung dikalahkan oleh orang yang berani, orang berani dikalahkan oleh orang yang nekat, dan orang nekat dikalahkan oleh orang gila,” sahut Tonakodi.***

Tana Kaili, 22 Nov 2018

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya