Tonakodi-Utang Piutang

-
Oleh: Temu Sutrisno
SEBULAN terakhir di negeri Tonakodi, orang sibuk membincang utang piutang. Mulai dari kelonggaran, pemutihan hingga istilah penghapusan utang mencuat dalam setiap perbincangan masyarakat. Force major karena bencana, menjadi pemicu perbincangan utang piutang.

Dalam ajaran Islam, utang-piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan hati-hati dalam menerapkannya. Karena utang bisa mengantarkan seseorang ke surga, dan sebaliknya juga menjerumuskan seseorang ke neraka.

Islam memuji orang yang menjual barang kepada orang yang tidak mampu membayar tunai, lalu memberi kelonggaran dengan berutang. Rasulullah SAW bersabda, “Bahwasanya ada seseorang yang meninggal dunia lalu dia masuk surga, dan ditanyakanlah kepadanya, ‘amal apakah yang dahulu kamu kerjakan?’ Ia menjawab, ‘Sesungguhnya dahulu saya berjualan. Saya memberi tempo (berutang) kepada orang yang dalam kesulitan, dan saya memaafkan.” (HR. Muslim)

Suatu hari sahabat Rasulullah SAW, Thalhah berutang lima puluh ribu dirham pada Utsman bin Affan. Sampai suatu saat, Thalhah telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan dan menemui Ustman di masjid. Setelah di luar masjid, Thalhah berkata, “Uangmu telah cukup, maka ambillah!” Namun Utsman menjawab, “Dia untukmu, wahai Abu Muhammad, sebab engkau menjaga martabatmu”.
Kisah lainnya, Qais bin Saad bin Ubadah  merasa bahwa saudara-saudaranya terlambat menjenguknya, lalu dikatakan keadannya, “Mereka malu dengan utangnya kepadamu.”
Qais pun menjawab, “Celakalah harta, dapat menghalangi saudara untuk menjenguk saudaranya!” Kemudian dia memerintahkan agar mengumumkan, “Barangsiapa yang mempunyai utang kepada Qais, maka dia telah lunas.”

Tonakodi berfikir, dua kisah tersebut menunjukkan betapa mulia para sahabat Rasulullah di awal penyebaran Islam dalam bermuamalah. Pemberian pinjaman pada dasarnya dilandasi karena rasa belas kasih dari yang mengutangkan.  Dengan demikian orientasi pemberian pinjaman didasarkan hal tersebut, dari awal hingga waktu pembayaran. Islam tidak membenarkan tujuan belas kasih, dikotori dengan mengambil keuntungan di balik kesusahan yang berutang.
Menghapus utang sebagaimana Ustman dan Qais merupakan contoh, salah satu penyelesaian utang piutang dalam Islam. Selain itu, Islam juga mengajarkan, agar pemberi utang memberi kelonggaran pada orang yang berhutang.
“Jika para pemberi utang itu mengikuti ahlak para sahabat Rasulullah, betapa berbahagianya orang-orang yang punya utang di negeri ini. Bukan hanya kelonggaran, mereka bersedia mengihlaskan piutangnya. Luar biasa,” batin Tonakodi.

Ya, sahabat Rasulullah saling membantu dilandasi niat baik, dilandasi iman. Bahkan mereka yang berutang, melakukannya karena benar-benar terpaksa, karena keperluan mendesak. Mereka yang memberi utang, juga dilandasi iman. Kedua pihak ingin ridha Allah SWT, bukan riba dunia.

Tapi….kondisi itu rasa-rasanya berbeda dengan mereka yang berutang karena gaya hidup. Seringkali orang berutang di luar kemampuan, hanya karena memenuhi tuntutan gaya hidup, pakaian dan perhiasan berkelas, rumah mewah, mobil kelas wahid, dan life style lainnya.

“Ahh….entahlah. Allah lebih tahu apa yang terjadi. Allah lebih tahu apa yang ada di hati setiap anak manusia.” ***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya