Tonakodi-Roderic; Raja Pemukul Rakyat

-

Oleh: Temu Sutrisno
RAJA Roderic, penguasa Andalusia awal abad ke-8 M dikenal sebagai pemimpin otoriter, mengabaikan toleransi, dan paling senang menghukum rakyatnya.
Pada masa kepemimpinan Raja Roderic kondisi Kerajaan menjadi tidak kondusif karena ia dikenal sebagai penguasa yang tidak toleran terhadap kebhinekaan, keanekaragaman agama dan kepercayaan masyarakat Andalusia. Raja Roderic kerapkali mempertontonkan kekuasaannya dengan menghukum rakyat di depan umum. Perintahnya adalah kebenaran dan hukum kerajaan.
Keadaan demikian memicu munculnya konflik, penderitaan, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi akibat ketidakadilan, serta tertindasnya masyarakat kelas bawah dan masyarakat yang tidak sefaham dengan kerajaan. Keadaan menjadi lebih tidak kondusif dengan dibuatnya kebijakan ekonomi kerajaan yang membiarkan tanah-tanah tidak digarap, pabrik-pabrik ditutup secara sepihak dan sarana transportasi tidak mendapatkan perhatian. Hal ini memicu lumpuhnya ekonomi masyarakat.
Pemerintahan Raja Roderic menjadi kacau setelah adanya perebutan kekuasaan antara dirinya dengan keturunan Witiza dan Ratu Julian. Sekira tahun 710 M Raja Visigothik pada waktu itu Witiza dikudeta oleh Roderic, dan Roderic menodai puteri Julian, gubernur Ceutia, Afrika Utara. Konflik tersebut ditambah dengan kebijakan politik Raja yang otoriter serta sering membuat keputusan yang sepihak.
Singkat cerita, akhirnya Raja Roderic tumbang.
Kisah Raja Roderic, sejatinya menjadi pelajaran bagi setiap penguasa agar tidak berlaku lalim. Menghakimi dan menghukum orang secara tidak adil bukan saja menimbulkan sikap antipasti masyarakat, tetapi juga menginjak nilai kemanusiaan. Apatah lagi jika seorang penguasa memukul rakyatnya, hanya karena alasan urusan diri dan keluarganya terganggu.
Perilaku penguasa seperti itu, merusak tatanan hukum, menabrak etika pejabat, dan menodai nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban.
Di era modern, dalam sebuah negara hukum, setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum (equality before the law). Dalam konteks Indonesia, perlakuan yang sama di depan hukum diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepstian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
Maskud dari ayat di atas adalah setiap warga negara berhak mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara. Setiap warga negara berhak untuk mendapat perlakuan dihadapan hukum yang adil dan sama untuk semua warga negara tanpa ada perbedaan sedikitpun.
Tidak boleh ada hukuman diluar proses hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada orang main hakim sendiri, hanya karena merasa dirinya terusik. Orang-orang yang main hakim sendiri, siapapun dia dan apapun kedudukannya, harus diperhadapkan dengan hakim yang sesungguhnya, untuk mendapatkan hukuman.
Hukuman harus melalui proses hukum. Tidak setiap orang boleh menghakimi, karena menjadi hakim ada pendidikan dan prosedurnya. Bahkan seorang penguasa, pejabat, atau guru besar hukum sekalipun, tidak serta merta bisa jadi hakim dan menghakimi orang lain. ***

Tana Kaili, 27 Desember 2018

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya