Polemik Impor Beras, Pertanu Dukung Bulog

-


KETUA Pertanu, Asgar Djuhaepa, saat panen raya 
bersama petani di Karawang Jawa Barat, Agustus 2018 lalu. 
FOTO: DOK. ASGAR AD
PALU-Terkait polemik impor beras antara Menteri Perdagangan dengan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso, Persatuan Tani Nusantara (Pertanu) mendukung kebijakan Bulog agar tidak dilakukan impor beras sampai 2019.
Ketua DPP Pertanu, Asgar Ali Djuhaepa, di Palu (20/9/2018) menyatakan menyambut gembira pernyataan Budi Waseso. Impor beras saat ini kata Asgar, sangat merugikan petani.
“Pertanu juga meminta Menteri Perdagangan untuk tidak mengimport beras. Petani sangat dirugikan adanya kebijakan impor, karena baru panen Agustus - September 2018,” kata Asgar.
Dicontohkan Asgar, di Karawang Jawa Barat sebagai salah satu sentra produksi beras nasional, petani pada awal September menjual Beras dengan harga Rp 8.900.000,-/Ton kepada Pedagang beras Pasar Karawang. Namun pertengahan September harga turun menjadi Rp 8.500.000,-/Ton.
“Kenapa begitu? Karena banyak beras impor di pasar. Dengan harga Rp 8.900.000,-/ Ton saja, petani sudah sulit mendapat keuntungan, setelah dikurangi biaya buruh atau kerja, pupuk, perawatan, biaya panen dan pasca panen,” ulasnya.
Ironisnya lanjut Asgar, bidang pertanian saat ini tidak menarik bagi angkatan kerja muda. Banyak pemuda yang enggan bekerja sebagai petani.
“Pertanian bukan lagi pekerjaan yang diinginkan banyak kelompok muda. Artinya, pertanian saat ini, berpotensi tidak berkembang sepadan dengan kebutuhan pangan nasional. Untuk itu, pemerintah harus hati-hati mengeluarkan kebijakan soal pertanian, seperti impor yang tidak memihak pada petani,” ujarnya.
Pertanu selain mengadvokasi dan memberdayakan petani Indonesia, juga mengampanyekan kesadaran pentingnya peran sektor pertanian dalam menyangga pembangunan.
“Pemerintah juga perlu mendorong pola pertanian produktif  dan melindungi petani. Selama ini salah satu penyebab semakin berkurangnya minat masyarakat menjadi petani adalah dikarenakan rasio antara kerja dan penghasilan yang mereka peroleh tidak imbang. Mereka, para petani ini mendapat laba yang sangat kecil dari usaha mereka menggarap lahan pertanian. Hal ini disebabkan antara lain oleh mahalnya bibit, mahalnya pupuk dan obat-obatan kimia, dan mahalnya peralatan pertanian yang harus dibeli petani. Biaya yang sangat tinggi yang harus dikeluarkan petani menjadi persoalan pelik yang menyebabkan masyarakat, menganggap berprofesi sebagai petani sama sekali tidak menguntungkan,” imbuh Asgar.
“Untuk itu pemerintah perlu menyeriusi masalah pertanian dengan berbagai terobosan yang melindungi dan memberdayakan. Tentu saja, anggaran juga harus digelontorkan dengan persentase yang cukup besar. Jika pertanian mati, bangsa kita tidak akan pernah mandiri. Bangsa ini akan menggantungkan pangannya pada bangsa lain, dengan kebijakan impor berbagai komoditi pangan,” tegas Asgar. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya