TonaDampak TdCC harus Terukur

-

Oleh: Temu Sutrisno

PELAKSANAAN TdCC 2017. FOTO: Dok Travel Today
14-18 Oktober 2018, Tour de Central Celebes (TdCC) digelar untuk keduakalinya. Pemerintah daerah meyakini ajang balap sepeda bertaraf internasional tersebut dinilai efektif mempromosikan potensi pariwisata dan budaya Suteng.  Alasannya sederhana, TdCC diikuti ratusan pembalap dari beberapa negara.
Anggaran yang dikeluarkan untuk TdCC tidak sedikit. Setidaknya  enam belas miliar digelontorkan pemerintah daerah dengan cara sharing atau patungan. Pemprov Sulteng diperkirakan menghabiskan anggaran sekira Rp6 miliar dan tujuh kabupaten/kota rerata Rp1,5 miliar. Anggaran itu belum terhitung bonus yang direncanakan dari sponsor sekira Rp1,5 miliar.
TdCC 2018 bakal start dari Kabupaten Banggai dan menempuh rute ke Tojo Una-una, Poso, Parigi Moutong, Sigi, Donggala, selanjutnya finish di Kota Palu.
Dengan anggaran sebesar itu untuk sekali iven, apa dampak yang didapat Sulteng? Sekadar perbandingan, Tour de Ijen 2017 yang digelar Pemkab Banyuwangi,  menghabiskan APBD sekira Rp5 miliar.
Masyarakat Banyuwangi menerima manfaat ekonomi dari Tour de Ijen 2017 sekira Rp120 miliar yang bersumber dari pengucuran dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan sarana dan infrastruktur jalan, pariwisata, telekomunikasi, serta penerimaan hotel, restoran, industri kerajinan, UKM dan jasa-jasa lainnya.
Demikian halnya dengan Tor de Singkarak (TdS). TdS sejak 2013 direkomendasikan Amauri Sport Organisation (ASO) menjadi kejuaraan mayor di Asia karena mampu menyedot lebih dari satu juta penonton. Ranking TdS tingkat dunia dari jumlah penonton menduduki peringkat ke-5,  setelah Tour de France (12 juta penonton), Giro d’Italia (8 juta), Vuelta a Espana (5 juta), Santos Tour Down Under (750 ribu) dan TdS (550 ribu),”
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, saat TdS digelar tahun lalu,  jumlah wisman yang datang ke Sumatra Barat melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan Pelabuhan Teluk Bayar sebanyak 5.209 orang.
Menarik apa yang diutarakan Deputy Pengembangan Sarana Wisata Kementerian Pariwisata Esthy Reko Astuti. Esthy  mengingatkan siapun untuk tidak bertanya apa dampak TdCC hari ini, khususnya terkait sektor kepariwisataan, karena manfaat itu baru akan terasa tiga bahkan sampai lima tahun ke depan.

Tentu saja yang disampaikan Esthy tidak keliru. Namun promosi wisata seperti TdCC harus terukur dan terarah. Dampak TdCC harus terukur dan memiliki roadmap yang jelas. Berapa lama dampak akan terlihat seperti misalnya, peningkatan infrastruktur, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang ditargetkan, dampak langsung pada ekonomi masyarakat (direct impact economic tourism), dan seberapa tinggi media value daerah dari iven TdCC.
Pertanyaan yang harus dijawab secara langsung pemerintah, pertanyaan sederhana. Dengan angka kemiskinan 420,210 orang (14,01 persen), apa dampak TdCC terhadap kemiskinan di Sulteng. Akankah iven TdCC bisa menjawab seberapa besar dampak ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang, sehingga menurunkan angka kemiskinan dalam persentase yang terukur?
Tentu untuk menjawab pertanyaan itu, pemerintah harus menyampaikan secara terbuka pada pada masyarakat Sulteng, dengan mempersandingkan penggunaan anggaran sekira Rp17 miliar, jika digunakan untuk program yang langsung bersentuhan dengan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan dampak promosi wisata TdCC dalam jangka menengah dan jangka panjang. ***

Tana Kaili, 27 Juli 2018

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya