Tonakodi-Bangun Lagi, Rusak Lagi, Bangun Lagi…

-
Oleh: Temu Sutrisno


SALAH satu sudut jalan rusak di Kota Palu.
Foto: Dok. Bappeda Palu (http://bappeda.palukota.go.id)
MASIH ingat lagu Mbah Surip? Bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi…banguuunnn…tidur lagi. Lagu Mbah Surip sepertinya mirip dengan perbaikan beberapa infrastruktur di Palu. Bangun lagi, rusak lagi, bangun lagi, rusak lagi.
Proyek infrastruktur jalan di Setia Budi-S. Parman satu paket dengan Jl. MH Thamrin menghabiskan anggaran miliaran rupiah, belum genap satu tahun mulai rusak di beberapa titik. Apakah kualitas pekerjaan bermasalah? Sepertinya bukan karena kualitas pekerjaan. Kerusakan disebabkan kebocoran pipa PDAM. Air merembes keluar dan mengalir di badan jalan. Air sejatinya menjadi musuh utama jalan. Perlahan namun pasti, aliran air akan merusak aspal.
Di beberapa titik seperti perempatan S. Parman-Suprapto, PDAM menggali badan jalan dan trotoar untuk perbaikan pipa. Jalan dan trotoar rusak, air tetap mengalir. Sebelumnya penggalian juga dilakukan di perempatan Setia Budi. Satu pihak, Pemkot membangun jalan, memperbaiki infrastruktur. Lain pihak, PDAM dengan maksud memperbaiki pipa untuk peningkatan layanan air minum, malah merusak jalan dan trotoar yang baru dibangun.
Di titik yang sama, bekas potongan pipa tiang traffic light menonjol di badan jalan. Besi runcing tersebut bukan saja mengganggu keindahan, tapi juga berbahaya untuk pejalan kaki  ataupun pemakai jalan lain.
Di beberapa ruas jalan lainnya seperti Ki Maja dan Haji Hayun, masyarakat menambah aspal atau semen di bibir cansting jalan. Alasannya agar kendaraan mudah naik melewati trotoar. Aneh dan terasa lucu. Masyarakat dengan mudah akan menyalahkan pemerintah, jika infrastruktur jalan rusak dan tak kunjung diperbaiki. Saat pemerintah membangun, ada yang merusaknya. Bangun lagi, rusak lagi, bangun lagiiii…rusak lagi.
Di Jalan Dewi Sartika, masyarakat membongkar plat penutup drainase. Air meluap, pemerintah dirasakan lambat melakukan penanganan.
Di Jalan Diponegoro setiap hujan, masyarakat di sebelah jalan kebanjiran. Tidak jalan lain, air yang kebingungan mencari jalan, diselamatkan warga dengan membongkar median jalan. Air yang menggenang menemukan jalannya, tidak lagi kebingungan. Warga juga merasa nyaman, karena air tidak lagi mengepungnya.
Kedua ruas jalan itu statusnya bukan jalan kota. Masyarakat tidak mau tahu. Mereka hanya tahu jalan itu ada dalam kota. Soal status dan kewenangan itu nomor seratus. Pemerintah harus bertanggungjawab mengurusnya. Pemerintah terdekat, ya Pemerintah Kota.
Pemandangan yang sama juga Nampak di lorong-lorong atau jalan permukiman. Saat jalan bolong-bolong, pemerintah salah. Begitu jalan mulus, mulai dipasang irisan ban bekas, pasang ‘polisi tidur’ atau pita kejut dari semen. Jalan yang pada awalnya nyaman, kembali bergelombang.
Siapa yang salah? Ah..sudahlah tidak usah saling tunjuk. Toh satu jari menunjuk, tiga atau empat jari yang lain menunjuk kearah yang berbeda.
Bisa jadi ini dimulai dari perencanaan yang  tidak terintegrasi antara satu instansi dengan instansi lainnya. Siapa kerja apa, kapan waktunya, berapa anggarannya bagaimana metodenya dan seterusnya. Hari ini dibangun, besok atau lusa dibongkar instansi lainnya. Bangun lagi, rusak lagi, bangun lagiiii…rusak lagi.
Bukan hanya perencanaan terintegrasi. Masyarakat juga harus sadar  dan disadarkan untuk menjaga dan merawat hasil pembangunan. Harapannya bangun, rusak, bangun lagi tidak terjadi. Habis anggaran hanya untuk proyek yang sama, itu dan itu lagi.
Bukan hanya infrastruktur jalan. Di beberapa taman sebagai ruang terbuka hijau juga mengalami hal yang sama. Ada taman tanpa lampu. Tiang berdiri, lampu mati. Kenapa? Karena masih ada warga yang suka kegelapan. Lampu yang terang benderang sengaja dipecahkan. Gelap!
Jangan ada pembongkaran jalan, pembongkaran trotoar, pembuatan ‘polisi tidur’ di tengah jalan mulus, jangan ada yang merusak fasilitas taman. Siapa bertanggungjawab?***







Tana Kaili, 9 Agustus 2018

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya