Anomali Ekonomi Sulteng

-
Oleh: Temu S

Menginjak usia ke-54 tahun, Sulteng mampu menorehkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Sulteng jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.
Kondisi tersebut merupakan pencapaian yang menggembirakan. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras gubernur, wali kota, dan bupati bersama jajarannya, serta pelaku bisnis dan seluruh masyarakat Sulteng.
Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Sulteng mencapai 15,52 persen, di tahun 2016 turun menjadi 9,98 persen, dan di tahun 2017 turun lagi mencapai 7,14 persen. Meski turun, angka pertumbuhan ekonomi terakhir masih tergolong tinggi secara nasional.
Tingginya pertumbuhan ekonomi Sulteng tidak berbanding lurus dengan pengentasan kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng mencatat angka kemiskinan di Sulteng pada September 2017 sebesar 423,27 ribu orang atau 14,22 persen. Angka itu mengalami kenaikan dibanding Maret 2017 hanya berjumlah 417, 87 ribu orang atau 14,14 persen, dengan persentase jumlah penduduk miskin di Sulteng yang berdomisili di pedesaan 15,59 persen dan kemiskinan di perkotaan 10,39 persen. Sementara Gini Ratio sebesar 0,345. Artinya gap ketimpangan relative tinggi.
Tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dipicu tingginya angka pertumbuhan ekonomi Sulteng yang ditopang sektor pertambangan, khususnya komoditas nikel dan gas yang terdapat di dua kabupaten, Morowali dan Banggai.
Sektor pertambangan merupakan investasi padat modal dan teknologi. Sektor ini banyak dikuasai investor asing dan pekerja lebih banyak didatangkan dari luar daerah. Dengan demikian, sirkulasi rupiah lebih banyak lari keluar daerah dan tidak menetes ke masyarakat Sulteng sebagaimana yang diharapkan.
Kondisi ini harus disikapi Pemprov Sulteng. Pemerintah harus menggali sumber pertumbuhan ekonomi baru. Setidaknya, sumber pertumbuhan ekonomi yang mempertahankan pertumbuhan ekonomi tetap tinggi dan berdampak langsung ke masyarakat Sulteng.
Penduduk miskin Sulteng saat ini didominasi masyarakat yang bergelut di sektor pertanian dan kelautan. Pada satu sisi, Sulteng juga memiliki potensi besar di kedua sektor ini. Sektor pertanian dan kelautan jika dikelola dengan baik dan benar, memiliki potensi yang besar dijadikan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Hal ini dikarenakan ketersediaan bahan baku perkebunan dan perikanan yang relatif melimpah, sehingga tidak perlu mengimpor bahan baku dari luar.
Namun sayang hingga saat ini, Sulteng belum memanfaatkan dengan baik sumber daya alam tersebut. Selama ini, hasil bumi tersebut dikirim atau diekspor ke luar daerah lain, seperti Surabaya, Makassar, Bitung, hingga Balikpapan dan Bontang dan belum diolah. Dengan kata lain, Sulteng hanya dijadikan daerah pemasok bahan baku mentah bagi industri pengolahan di daerah lain, sehingga yang menikmati nilai tambah dari proses hilirisasi adalah provinsi lain.
Pemprov Sulteng sudah seharusnya memikirkan upaya pengembangan di sektor pertanian dan kelautan. Sehingga, pada tahun-tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan dapat berbanding lurus.
Sulteng kedepan diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif, dan berkelanjutan yang bisa dinikmati masyarakat Sulteng secara merata. Dirgahayu ke 54 Sulteng. ***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya