Perjalanan Dinas Rp111 Miliar, Kesmas Rp3,2 Miliar

-


Oleh: Temu Sutrisno

Tingginya temuan kasus gizi buruk di beberapa wilayah Sulteng, menunjukkan masih banyak masyarakat miskin dan hampir miskin. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kampanye pemerintah Sulteng, yang menyatakan angka kemiskinan turun sekitar dua persen pertahun.

Data terbaru, seperti yang dirilis Mercusuar edisi Senin (16/2), kasus gizi buruk di Kabupaten Morowali awal 2009 ini berjumlah tujuh kasus. Dari sisi kuantitas, jumlah tersebut jauh melampaui angka rata-rata kasus gizi buruk di Sulteng pada 2008 lalu dimana per bulannya tiga kasus.
Tahun 2008, kasus gizi buruk pada Balita juga terjadi pada hampir semua wilayah Sulteng. Kasus terbesar terjadi di Kabupaten Donggala. Dinas Kesehatan Sulteng menemukan 102 kasus  di kabupaten tertua di Sulteng ini. Menyusul Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) sebanyak 39 kasus dan Buol 29 kasus.  Kasus gizi buruk pada balita paling sedikit terjadi di Kabupaten Poso, atau hanya 1 kasus.
Berdasarkan data data Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Depkes, tingkat prevalensi   gizi buruk pada balita di Sulteng 8,9 persen, dari standar Depkes 5,4 persen. Artinya setiap 100 balita di Sulteng, 8-9 yang terkena gizi buruk.
Kabid Sarana dan Jaminan Kesehatan Dinkes Sulteng Dra Masdiana Ain MKes mengatakan, total balita yang terkena gizi buruk di Sulteng sebanyak 268 balita. 16 balita diantaranya meninggal dunia.
Masdiana mengatakan data tersebut  berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG)   yang dilakukan Dinkes serempak  pada sepuluh kabupaten/kota di Sulteng per Juni 2008.
Tahun 2009, diungkapkan Masdiana total alokasi anggaran APBD untuk Dinkes adalah Rp 21 miliar lebih. Sekira 5 persen diperuntukkan untuk penanganan gizi buruk.
Berdasarkan data redaksi Mercusuar anggaran untuk kesehatan masyarakat miskin relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan pos anggaran lainnya. Tahun 2009 ini, APBD Sulteng hanya menganggarkan Rp3,2 miliar untuk program upaya kesehatan masyarakat (Kesmas), sedikit mengalami kenaikkan dari tahun 2008 yang menganggarkan Rp2,258 miliar. Untuk perbaikan gizi masyarakat, diploting anggaran Rp1 miliar. Anggaran ini sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2008 dengan ploting anggaran Rp1,1 miliar. Sementara program peningkatan kesehatan ibu dan anak dan kesehatan keluarga miskin, masing-masing Rp500 juta dan 1,7 miliar. Pada tahun 2008 untuk dua program itu masing-masing Rp476 juta dan Rp1,5 miliar. Anggaran tersebut rata-rata masih dibebani biaya aparatur.
Jika dibandingkan dengan biaya peningkatan kapasitas aparatur pada tahun 2008 yang mencapai Rp16 miliar, anggaran untuk kesehatan masyarakat terlihat sangat kecil.
Demikian pula jika diperhadapkan pada program lain. APBD Sulteng yang kini mencapai Rp1,062 triliun, sekira Rp111 miliar digunakan untuk perjalanan dinas aparat dan anggota DPRD. Anggaran ini mengalami kenaikkan dari tahun sebelumnya, Rp96 miliar. Padahal jika ditilik, anggota DPRD hanya 45 orang dan SKPD di lingkup Pemprov Sulteng tidak lebih dari 40 instansi dengan jumlah pegawai sekira 7000 orang. Sementara masyarakat miskin Sulteng kurang lebih 500 ribu orang. Fantastis! Rp111 miliar untuk ratusan orang dan Rp3,2 milair untuk 500 ribu rakyat miskin.
Perbandingan lainnya, anggaran kesehatan masyarakat dan penanggulangan gizi buruk semakin terhimpit, ketika diperhadapkan dengan total anggaran rehabilitasi Gedung wanita yang mencapai Rp40 miliar dan pembangunan Gedung DPRD Sulteng Rp17 miliar.
Jika dicermati data APBD diatas, patut dipertanyakan keseriusan pemerintah Sulteng dalam pengentasan kemiskinan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Padahal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sangat jelas pemerintah menjadikan program pengentasan kemiskinan dan pelayanan kesehatan masyarakat miskin sebagai prioritas. Anehnya, tekad yang diturunkan dari visi dan misi Gubernur/Wakil Gubernur HB Paliudju-Ahmad Yahya, tidak nampak sama sekali dalam penjabaran APBD, khususnya pada anggaran pelayanan kesehatan masyarakat. *** 

(Berita Mercusuar 19 Februari 2009)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya