Sertifikat Kompetensi Wartawan Hanya Berlaku Lima Tahun

-


  • UKW Dilakukan Berjenjang
  • Kode Etik Jurnalistik Diujikan dari Jenjang Wartawan Muda
  • Penguji Harus Lulus Asssesment
TERHITUNG mulai tanggal 1 Juli 2017, sertifikat dan kartu kompetensi wartawan akan diberlakukan selama lima tahun. Setelah lima tahun, wartawan diharuskan mengikuti kembali uji kompetensi wartawan (UKW).
Rencana penetapan aturan Dewan Pers tersebut disampaikan anggota Dewan Pers yang juga Sekjen PWI, Hendry Ch Bangun, saat paparan umum Training of Trainer (ToT) Penguji Kompetensi Wartawan yang dilakukan PWI, (14-15/4/2017) di Karawang Jawa Barat.
Hal itu menurut Hendry untuk menjaga profesionalisme wartawan. UKW tidak boleh diberlakukan sekali ujian seumur hidup.
“Dunia jurnalistik terus berkembang. Olehnya pengetahuan, skil dan ketaatan terhadap etika profesi juga harus dikalibrasi setiap saat. Kita semua harus terus bertanya pada diri sendiri, apakah saya masih profesional, apakah saya benar-benar kompeten terhadap profesi saya. Nah untuk mengukur itu semua, perlu dilakukan uji secara periodik,” kata Hendry.
Selain itu, kedepan Dewan Pers juga menetapkan UKW secara berjenjang. Seluruh wartawan yang akan mengikuti UKW, mulai dari kompetensi wartawan muda dan berlanjut secara bertahap ke kompetensi wartawan madya dan tingkatan terakhir wartawan utama.
Menurut Hendry, PWI sebagai penggagas dan perumus dan penggelora uji kompetensi pada awalnya mendorong Dewan Pers memberikan keringanan pada pelaku kewartawanan untuk mengikuti jenjang UKW yang diinginkan. Pada masa transisi pemberlakukan uji kompetensi 2010-2013, tingkatan Redaktur Pelaksana hingga Pimpinan Redaksi secara otomatis dapat mengikuti jenjang kompetensi wartawan utama dan tingkatan redaktur wartawan madya. Untuk penjenjangan rencananya akan diterapkan per 1 September 2019.
Namun keringanan tersebut berlangsung hingga saat ini. PWI telah mengusulkan pada Dewan Pers untuk mengembalikan marwah UKW dan secara teknis, penjenjangan diberlakukan.
Kalibarasi atau uji kembali tidak hanya diberlakukan pada wartawan namun juga pada penguji. Sertifikat sebagai penguji juga akan dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Penguji harus mengikuti UKW sekaligus ToT Penguji. Penguji juga diharuskan lolos assesment yang dilakukan oleh asesor independen diluar Dewan Pers dan lembaga penguji seperti PWI.
“Kenapa asesor independen? Supaya penguji benar-benar terseleksi sesuai kriteria, syarat dan standar yang ditetapkan. Apakah selama ini belum terpenuhi kriteria, syarat dan standarnya? Sudah. Ini dilakukukan agar ada peningkatan dan pemantapan di tingkat penguji. Kalau pengujinya lebih bagus lagi, diharapkan wartawan keluaran UKW juga benar-benar kompeten,” papar Hendry.
Perubahan aturan lainnya, kedepan Kode Etik Jurnalistik dan Kesadaran Hukum Pers masuk sebagai materi uji mulai dari wartawan muda dan madya. Selama ini poin Kode Etik Jurnalistik dan Hukum Pers hanya kecil di dua tingkatan kompetensi itu. Kode Etik dan Kesadaran Hukum lebih ditekankan pada wartawan utama.
“Dewan Pers sedang merumuskan formulasinya, kira-kira apa yang tepat untuk wartawan muda, madya dan utama soal kode etik ini. Bagaimana pembobotannya? Tim di Dewan Pers yang didalamnya juga melibatkan teman-teman PWI sementara bekerja,” jelas Hendry. *** ( Laporan Temu Sutrisno Langsung dari Karawang Jawa Barat, 15 April 2017)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya