Muktamar Islah, PPP Sulteng Mengarah ke Romi

-



Ketua DPW PPP Sulteng (tengah/pakai peci) bersama peserta Muskerwil.  FOTO: Temu
PALU-Dukungan Pengurus Wilayah dan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se Sulteng, mengarah pada sosok Muhammad Romahurmuziy sebagai calon Ketua Umum dalam Mukatmar VIII di Pondok Haji Jakarta.
Dukungan pada Romi, sapaan Romahurmuziy, mencuat dalam Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) PPP Sulteng, Rabu malam (6/4/2016). Hampir semua cabang menyebut nama Sekjen DPP PPP itu sebagai kandidat ketua umum yang layak didukung.
Munculnya nama Romi diawali pertanyaan Plt Sekretaris DPW PPP Sulteng Abdul Azis Daming. Azis meminta masing-masing cabang mengusulkan atau merekomendasikan nama yang akan didukung dalam Muktamar VII tanggal 8 April 2016.
Ketua DPC PPP Kota Palu, Armin Latjangki langsung menanggapi pertanyaan Azis. “Prinsipnya kami dari DPC sami’na waatha’na (dengar dan taat) apa yang diputuskan DPW. Tanpa mendahului teman-teman dari DPC lain, menurut saya sebaiknya ini diserahkan ke DPW. Namun kita semua tahu, PPP islah karena kerja keras Romi dari nol. Saya berharap DPW bisa merekomendasikan Romi untuk pemilihan ketua umum,” kata Armin Latjangki.
Pernyataan Armin mendapat dukungan dari seluruh DPC yang hadir. Ketua DPC PPP Donggala, Namrud Mado menambahkan dukungan terhadap Romi tidak boleh menutup komunikasi dengan kandidat lain.
“Saya dengar ada kandidat lain, Bapak Muqowwam. Bagaimana kebijakan DPW soal ini? Menurut saya komunikasi tetap harus dibuka, sehingga tidak ada kubu-kubuan, meski telah kita putuskan mendukung Romi,” saran Namrud.
Ketua DPW PPP Sulteng Asgar Djuhaepa menyatakan PPP Sulteng harus solid dan kompak untuk Muktamar VII yang juga disebut Muktamar Islah. Harapannya Muktamar VIII menjadi akhir dari konflik internal PPP selama 1,4 tahun terakhir. “Konflik cukup menguras tenaga dan pikiran. Tapi kita ambil hikmah dari itu, PPP saat ini sangat dikenal masyarakat Indonesia. Seluruh rakyat tahu PPP. Kalo kita bilang PPP, pasti ditanya kubu Surabaya atau Jakarta,” kata Asgar.
Ditegaskan Asgar, hampir seluruh kader PPP di Indonesia menginginkan islah. Olehnya Muktamar yang mengusung tema “Satu PPP untuk Indonesia yang Mandiri, berdaulat dan Berkepribadian”, harus dijadikan momentum bersatunya kembali dua kubu PPP. “Kita akan mengajak seluruh ummat Islam Indonesia kembali ke rumah besar ummat Islam, yakni PPP. Olehnya kita harus bersatu, kita harus jalankan politik rahmatan lil alamin, politik penuh rahmat dan menghindari dendam. Tidak ada lagi dua PPP, apalgi undangan Muktamar yang tandatangan Pak Suryadharma Ali, Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Bandung yang diakui pemerintah. Dalam waktu tidak lama lagi kita juga menghadapi Pilkada serentak 2017, verifikasi partai peserta Pemilu dan terakhir Pemilu tahun 2019. Semoga Muktamar kali ini membawa kebaikan bagi PPP dan ummat Islam Indonesia,” harap Asgar.
Soal calon ketua umum lanjut Asgar, dirinya memahami penuh keinginan kader dan DPC PPP se Sulteng. “Saya ini hanya penyampai. Apa yang diputuskan DPC dan kader, itu yang akan kami perjuangkan,” tegas Asgar.
Selain calon ketua umum, Mukerwil juga membahas beberapa rekomendasi baik internal maupun eksternal. Rekomendasi tersebut antara lain Muktamar VIII harus menjadi pintu islam PPP seutuhnya, penetapan calon kepala daerah dikembalikan ke DPC dan DPW PPP serta meminta pada Mendagri untuk mencabut larangan pencairan dana bantuan partai. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya