PPP Sulteng Serukan Politik Rahmat

-





H. Asgar Djuhaepa
PALU – Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulteng, Asgar Djuhaepa, menyerukan pada seluruh kader PPP di Indonesia, menebarkan benih politik penuh rahmat. Seruan Asgar tersebut disampaikan menyusul pernyataan Ketua Umum Angkatan Muda Ka’bah (versi Djan Faridz), Sudarto, yang siap menumpahkan darah atas upaya DPP PPP hasil Mukatamar Bandung, yang ingin memfungsikan kantor DPP di Jl. Diponegoro Jakarta.
“PPP adalah partai Islam. Sebagai partai berasas agama rahmatan lil alamin, mestinya kader PPP juga menebarkan benih perpolitikan yang penuh rahmat. Apa yang disampaikan Ketua AMK, hemat saya kurang bijak dan tidak mengedepankan politik yang penuh rahmat,” kata Asgar, Senin (7/3/2016).
Ditegaskan Asgar, upaya pemfungsian kantor DPP merupakan amanat Mukernas. Olehnya posisi Muhammad Romahurmuziy (Romy) yang berniat memfungsikan kantor DPP sah secara organisatoris. “Itu bukan Romy pribadi. Tetapi Romy sebagai Sekjend DPP PPP hasil Muktamar Bandung yang legal berdasarkan keputusan pemerintah. Jadi tidak bisa menempatkan Romi secara pribadi ataupun Romy sebagai Ketua Umum DPP PPP hasil Mukatamar Surabaya yang SK-nya sudah dicabut pemerintah,” terang Asgar.
Pernyataan Sudarto, terhadap penghinaan ulama juga ditepis Asgar. Upaya islah dan taat pada pemerintah merupakan petunjuk dan permintaan para ulama. “KH Maemun Zubeir selaku ketua Dewan Syariah berkali-kali mengakui dan meminta kader PPP untuk mentaati putusan pemerintah. Pun demikian banyak ulama di Indonesia meminta PPP islah dan menghentikan konflik. Putusan pemerintah kembali ke Muktamar Bandung, bagian dari upaya menyatukan PPP. Ulama mana yang dihina? Olehnya jangan ada lagi syak prasangka dan pernyataan-pernyataan yang memicu konflik makin melebar. Saya berkeyakinan dan ini telah beberapa kali saya komunikasikan dengan kader PPP di lain daerah, semua ingin PPP islah. Semua kembali ke PPP yang satu demi perjuangan politik ummat Islam di Indonesia,” jelasnya.
Sebelumnya, rencana Sekjend PPP hasil Muktamar Bandung Muhammad Romahurmuziy mengambilalih kantor DPP PPP terus menuai kritik. Ketua Umum Angkatan Muda Ka'bah, Sudarto bahkan mengancam dan mengaku siap mempertahankan sampai titik darah penghabisan apabila Romy tetap memaksa merebut Kantor DPP.
"Apabila hak-hak PPP telah Diinjak-injak. Apabila Para Ulama terus dihina dina. Apabila Engkau berani merebut Dan menduduki Simbol Partai, maka tumpahnya darah adalah kehormatan bagi kami," kata Sudarto sebagaimana dilansir dari Republika, Sabtu (5/3/2016).
Dia tekankan, langkah Romy melenceng dari upaya islah oleh sesepuh partai dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Langkah itu, tekan dia lagi, mengarah pada cara-cara premanisme dan akan menjauhkan upaya islah.
"Kalau 1000 pejuang partai yang melakukan perlawanan, maka kami bagian dari seribu Pejuang itu. Kalau 10 Pejuang Partai yang melakukan perlawanan, maka kami bagian dari sepuluh pejuang itu," tegas Sudarto.
"Kalau hanya tinggal satu Pejuang Partai yang melakukan perlawanan, maka kami pastikan kami lah satu-satunya Pejuang itu," sambung dia.TMU/ROL

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya