Pejabat Walikota Diminta Jalankan UU ASN

-
PALU-Pelantikan penjabat Walikota Palu Hidayat Lamakarate mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salahsatunya disampaikan Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Sri Indraningsih Lalusu. Sri Lalusu berharap Hidayat Lamakarate mampu menyukseskan Pilkada kota Palu dan Pilkada Gubernur, 9 Desember 2015. “Pertama saya ingin ucapkan selamat pada Pak Hidayat Lamakarate. Semoga sukses menjalankan tugas sebagai pejabat Walikota. Tugas pertama tentu menyukseskan Pilkada serentak, dengan menjaga netralitas PNS atau ASN,” kata Sri Lalusu, Senin (19/10/2015). Kepala daerah menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal pengawasan netralitas PNS dalam pilkada serentak 2015. Jika tidak menjaga netralitas, kepala daerah bisa mendapatkan sanksi dari pemerintah pusat. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, kepala daerah bertanggung jawab menegakkan sanksi kepada PNS yang terlibat pelanggaran dalam Pilkada, baik dalam hal netralitas maupun pemanfaatan fasilitas negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) terang Sri Lalusu, juga telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan netralitas ASN dalam Pilkada serentak. Surat Edaran Menpan_RB Nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tersebut merupakan penegasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No. 23/2014 tentang Otonomi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Isi dari surat edaran tersebut adalah melarang seluruh pegawai negeri sipil terlibat dalam kegiatan kampanye, baik menjadi anggota maupun terlibat di dalamnya. Tugas kedua lanjut Sri Lalusu, menjalankan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan sebaik-baiknya. UU ASN tegas Sri Lalusu, berlaku efektif sejak Maret 2014. Olehnya segala kebijakan seputar birokrasi dan kepegawaian harus mengacu pada undang-undang tersebut. “Berdasarkan data yang masuk komisi kami, beberapa waktu lalu ada mutasi, promosi atau penempatan pejabat di lingkup Pemkot Palu tidak sesuai UU ASN. Bukan bermaksud mencampuri, karena masalah tersebut masuk juga ke komisi satu DPRD Sulteng, maka saya mengingatkan pejabat Walikota untuk memperhatikan dan menuntaskan persoalan tersebut,” katanya. Berdasarkan data yang masuk papar Sri Lalusu, sekitar Agustus 2015 ada pergantian pejabat eselon diluar ketentuan UU ASN. Kini permasalahan tersebut telah diputuskan Komisi ASN di Jakarta, bahwa pergantian pejabat tersebut keliru berdasarkan UU ASN. Selanjutnya Komisi ASN meminta Walikota Palu segera memperbaikinya dengan menempatkan kembali pejabat semula pada jabatannya. “Misalnya Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Pariwisata. Menurut Komisi ASN pergantian itu melanggar aturan, jadi Walikota diminta segera mengembalikan jabatan pada pejabat sebelumnya,” ujarnya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya