Donggala Diusulkan Mekar Jadi Dua

-
PALU - Aspirasi masyarakat Donggala yang bermukim di wilayah pesisir barat untuk memekarkan wilayah menjadi Kabupaten Pantai Barat dan Donggala Utara (Duta), tak kunjung menemui titik terang. Pemekaran Kabupaten Pantai Barat sebagai daerah otonomi baru (DOB), berdasarkan informasi terakhir telah sampai di Kemendagri dan pernah diusulkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Namun demikian, hingga kini usulan pemekaran tersebut belum pernah dibahas di DPR RI. Demikian halnya dengan aspirasi pemekaran Duta yang belakangan mencuat. Duta, menurut anggota DPRD Sulteng dari Dapil Donggala, Naharudin, baru sebatas aspirasi yang masuk ke Pemprov dan belum didukung dokumen pemekaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan Bupati Donggala belum mengeluarkan rekomendasi terkait Duta. Naharudin yang ditemui di ruang kerja Komisi I DPRD Sulteng, Rabu (30/9/2015) mengatakan dirinya bersama dengan beberapa anggota DPRD dari Dapil Donggala telah beberapa kali turun ke Pantai Barat. Diakui Naharudin, aspirasi masyarakat begitu besar untuk memekarkan wilayah Pantai Barat menjadi DOB yang terpisah dari Donggala. “Prinsipnya masyarakat ingin mekar, apakah itu bernama Pantai Barat atau Donggala Utara. Kami sebagai wakil rakyat, menyahuti itu dan mendorongnya untuk segera dipenuhi syarat-syarat pemekaran. Jika syarat-syarat terpenuhi, maka proses selanjutnya ada di pemerintah pusat,” katanya. Dikatakan Naharudin, dua usulan tersebut tidak boleh membelah rasa persatuan dan persaudaraan masyarakat. Belajar dari Kabupaten Parmout, pada awalnya diusulkan pemekaran Tinombo, Tomini dan Moutong (TTM) sebagai DOB. Belakangan usulan tersebut berubah menjadi dua kabupaten sekaligus, yakni Moutong dan Tomini Raya. “Untuk kepentingan masyarakat dan optimalisasi pelayanan, menurut saya ada opsi lain untuk pemekaran. Kita belajar dari TTM, saat ini diusulkan jadi dua DOB, Moutong dan Tomini Raya. Kita bisa usulkan dua daerah langsung, Pantai Barat dan Donggala Utara. Tinggal bagaimana pembagian wilayahnya diatur dan selanjutnya dibuatkan kajian akademiknya. Menurut saya ini yang paling realistis dan memenuhi rasa keadilan masyarakat baik yang menginginkan Donggala Utara maupun Pantai Barat sebagai DOB yang terpisah dari Donggala,” saran Naharudin. Opsi kedua, seperti Banggai Kepulauan yang mekar dari Banggai. Setelah Bangkep mekar, sekian tahun kemudian mekar lagi menjadi Banggai Laut. “Pola pemekaran seperti Banggai Laut juga bisa dijadikan referensi. Meski alasan pemekaran mungkin berbeda dengan wilayah barat Donggala, tapi ini juga bisa dipertimbangkan. Opsi ini mungkin agak panjang dan butuh waktu, karena mekar dulu salahsatu dari Pantai Barat atau Donggala Utara, dan kemudian dimekarkan lagi jadi daerah otonomi baru,” papar politisi muda PKB itu. Untuk itu Naharudin berharap Pemkab dan DPRD Donggala duduk bersama dengan Tim Pemekaran Pantai Barat dan Tim Pemekaran Donggala Utara membicarakan aspirasi masyarakat tersebut, untuk mencari solusi yang tepat. TMU

Komentar

  1. Unknown31 Maret 2016 pukul 23.16

    Melalui blog ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbah Suro atas bantuan anka togel nya, yg di berikan saya kemarin alhamdulillah benar2 tembus, berkat bantuan Mbah saya sudah bisa melunasi semua hutang2 saya sama tetangga bahkan saya juga sudah punya modal sedikit buat usaha kecil-kecilan, sekali lagi terima kasih banyak Mbah atas bantuannya kpd saya.. Jika anda ingin seperti saya hubungi aja beliau di nmr 082 354 640 471 atas nama Mbah Suro Ninggil........

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya