Siapa Bertanggungjawab Dum Aset?

-
Hampir tiap tahun, permasalahan aset senantiasa muncul dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah. Permasalahan yang kerap muncul, inventarisasi dan penghapusan aset. Permasalahan aset menjadi salahsatu penentu opini yang dikeluarkan BPK RI mulai dari wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian hingga tidak memberikan opini (disclaimer). Penghapusan aset yang sering jadi sorotan dan berpotensi bermasalah secara hukum, pemindahtangan atau penjualan yang lebih dikenal dengan dum aset. Saat dum aset bermasalah, pihak yang paling disalahkan publik, biasanya kepala satuan perangkat daerah (SKPD) selaku pengguna aset. Malah seringkali kelompok masyarakat melaporkan kepala SKPD pada aparat hukum atas permasalahan dum aset. Benarkan Kepala SKPD sebagai pihak yang harus disalahkan, jika terjadi dugaan penyimpangan dum aset? Kepala SKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/ daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008, hanya berkedudukan sebagai penguna barang daerah. Terkait penghapusan aset, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) point f, Kepala SKPD hanya mengusulkan pada pengelola barang, yakni Sekretaris Provinsi untuk Sekretaris Kabupaten/kota untuk barang milik kabupaten/kota. Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar Barang Milik Daerah, dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain. Pasal 52 secara jelas mengatur mekanisme penghapusan aset dalam bentuk penjualan kepihak lain. Secara lengkap Pasal 52 menyatakan, ayat (1) Penjualan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh (a) pengelola barang untuk barang milik negara; (b) pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur / bupati/walikota untuk barang milik daerah. Ayat (2) Penjualan barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh: (a) pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik negara; (b) pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati /walikota untuk barang milik daerah. Peraturan Pemerintah tersebut diatas juga dijabarkan secara teknis dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang daerah. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 secara jelas mengatur kewenangan dan mekanisme penghapusan barang daerah. Wewenang penghapusan barang daerah berupa barang tidak bergerak seperti tanah danatau bangunan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan DPRD. Sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya selain tanah danatau bangunan sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah. Dalam proses penghapusan Barang Milik Daerah, Kepala Daerah membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait. Tugas Panitia Penghapusan adalah meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/ perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian dan lain-lain. Selanjutnya Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Daerah mengenai rencana penghapusan barang dimaksud, dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan. Setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah, penghapusan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengelola atas nama Kepala Daerah, juga menetapkan cara penjualan dengan cara lelang umum melalui Kantor Lelang Negara atau lelang terbatas dan/atau disumbangkan/diHibahkan atau dimusnahkan. Apabila akan dilakukan lelang terbatas, Kepala Daerah membentuk Panitia Pelelangan terbatas untuk melaksanakan penjualan/pelelangan terhadap barang yang telah dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah. Mengacu pada dua aturan diatas, jelas Kepala SKPD tidak punya kewenangan untuk penjualan atau dum aset. Kewenangan ada pada pengelola (Sekprov atau Sekkab/Sekkot) setelah mendapat persetujuan Gubernur atau Bupati/Walikota. Secara administrasi dan hukum, pertanggungjawaban penghapusan dalam bentuk penjualan (dum) aset, melekat pada pengelola barang dan pihak yang menyetujui, yakni gubernur atau bupati/walikota. Sebagai pengusul, Kepala SKPD yang (biasanya) hanya meneruskan permintaan pegawai di institusi yang dipimpinnya atau pihak lain, tidak punya kewenangan yang bersifat menentukan (eksekusi). Kepala SKPD juga tidak punya kekuatan paksa untuk mengintervensi pengelola barang (Sekprov/Sekkab/Sekkot) atau pemilik barang daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Dengan alur sebagaimana diatur dalam Permendagri 17 Tahun 2007 dan PP Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008, dapat disimpulkan Kepala SKPD bukan pihak yang bertanggungjawab dalam pengesahan akhir penghapusan aset daerah. ***(Temu Sutrisno, 5 April 2015)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya