KPU Jangan Main-main!

-
Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tidak main-main dengan membuat norma hukum baru dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Peringatan tegas itu disampaikan Ketua Umum DPP PPP, Romahurmuziy, saat ramah-tamah dengan media sahabat PPP di Palu, Sabtu (18/4/2015). KPU ditegaskan Romy, harus patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pilkada dan Partai Politik. “KPU itu sederhananya hanya ivent organizer Pemilu. KPU pelaksana undang-undang, bukan pembuat undang-undang. Olehnya jangan membuat norma baru dengan membuat batasan partai A atau B bisa ikut Pilkada atau tidak hanya karena ada konflik internal,” tegas Romy. Sebagai pelaksana undang-undang, KPU hendaknya patuh pada dua rezim hukum yang berkaitan dengan Pilkada, yakni undang-undang yang mengatur Pilkada dan undang-undang tentang partai politik. “Aturannya jelas dalam kedua rezim hukum tersebut, partai yang bisa ikut Pemilu atau Pilkada adalah partai yang sah secara hukum. Sah secara hukum yang dimaksud adalah disahkan pemerintah melalui Menkum HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik,” ujarnya. Putusan PTUN yang memenangkan PPP versi Mukatmar Jakarta lanjut Romy, belum bisa dilaksanakan karena belum berkekuatan hukum tetap (inkracht). “KPU harus menganut asas legalitas, dimana partai peserta Pemilu atau Pilkada adalah partai yang disahkan pemerintah dan masuk dalam berita Negara. Putusan PTUN tidak mengubah status PPP hasil Muktamar Surabaya, karena belum inkracht. Masih ada upaya hukum banding atas putusan PTUN. Olehnya PPP hasil Muktamar Surabaya berhak ikut Pilkada serentak yang akan dilaksanakan bulan Desember,” katanya. Pemerintah ditegaskan Romy, hanya akan mengikuti putusan hukum yang bersifat final dan mengikat. Sejauh belum ada putusan final, SK Menkum HAM Nomor M.MH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tertanggal 28 Oktober 2014 tentang Kepengurusan DPP PPP dibawah Ketua Umum Romahurmuziy dan Seretaris Jenderal Aunur Rofiq masih berlaku. “Ini sesuai Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang menyatakan hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan,” papar Romy. Aturan lainnya kata Romy, Pasal 7 ayat (2) hruf L Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam pasal tersebut dinyatakan pemerintah berkewajiban mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. “Terkait belum berlakukan putusan PTUN karena ada upaya hukum selanjutnya, memiliki yurisprudensi. Kasus keputusan Presiden yang mengangkan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi dibatalkan PTUN. Namun Patrialis tetap menjabat sebagai Hakim Konstitusi dan beracara di Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan kasasi Mahkamah Agung satu setengah tahun setelah putusan PTUN,” katanya. Olehnya Romy meminta kandidat calon kepala daerah tidak perlu khawatir terhadap posisi hukum dan politik PPP. Menganut asas legalitas, kandidat bisa mendaftar ke PPP untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya