Terobosan Pemkab Buol Atasi Kemiskinan

-
Dua tahun kepemimpinan dr. H. Amirudin Rauf, Sp.OG, M.Si sebagai Bupati Buol, banyak banyak kemajuan yang dicapai daerah penghujung utara Sulteng itu. Salah satu yang paling menonjol, diluncurkannya Program Percepatan Pengentasan Kemiskinan (P3K) dan Tanah untuk Rakyat (Taurat). Menurut Direktur Utama Perusahaan daerah (Perusda) Buol, Itho Murtadha, dua program itu merupakan bukti komitmen dr. Rudi untuk menyejahterakan rakyat. “P3K adalah program integrasi antara jagung dan sapi. Langkah awal tahun 2014, program ini dilaksanakan di empat desa di Kecamatan Paleleh, yaitu Molangato, Umu, Pionoto dan Lilito. Tahun 2015 akan dilanjutkan di Kecamatan Bukal. Sebagai orang yang berjibaku dalam pelaksanaan program ini, saya mengetahui persis bagaimana titik lemah dan keunggulan program ini. Sampai sejauh ini saya melihat program ini cukup berhasil dalam mengangkat taraf hidup petani di sana,” ungkap Itho, Selasa (16/12/2014). Pola penanganan program ini lanjut Itho, bersifat komperehensif. Olehnya menurut Itho, sangat kecil ruang terjadinya kegagalan. “Secara umum, ada empat problem mendasar yang dihadapi petani. Pertama soal modal, selanjutnya skill, akses pasar dan kepastian harga. Nah, keempat masalah ini di intervensi Pemerintah Daerah melalui Perusahaan Daerah. Perusahaan daerah dilibatkan untuk permodalan, pendampingan hingga membeli hasil produksi masyarakat, dengan harga yang menguntungkan petani berdasarkan ketetapan pemerintah daerah,” papar Itho. “Saat ini panen untuk musim tanam pertama bulan Mei 2014 sudah dilakukan. Alhamdulillah dari hasil panen terasa betul bagaimana dampak masuknya program ini pada petani di 4 desa tersebut. Pengakuan warga, selama bertani jagung, ketika panen dan membuat perhitungan dengan tengkulak hampir tidak pernah pulang membawa uang, tetapi dengan masuknya Perusahaan Daerah petani pulang membawa uang tunai. Saya sendiri terharu dengan pengakuan petani ini. Mereka sangat berterimakasih dan bersyukur atas program yang digulirkan Dokter Rudi,” imbuhnya. Untuk musim tanam bulan September terang Itho, ditargetkan sebanyak 700-800 Ha. Sementara untuk sapi juga sudah dibagi ke masyarakat sebanyak 550 Ekor. Dengan asusmsi 1 KK mendapat 1 ekor sapi. “Karena program ini bersifat pemberdayaan, maka pemerintah daerah membuat regulasi bahwa sarana produksi seperti bibit, obat-obatan, pupuk maupun biaya pengolahan lahan yang diberikan kepada petani bukan bersifat bantuan cuma-cuma melainkan pinjaman yang nantinya akan dikembalikan oleh petani pada saat panen kepada Perusahaan Daerah. Regulasi ini dimaksudkan untuk mengedukasi petani sehingga memiliki managemen usaha yang benar. Bahkan sekarang kita lagi minta petani untuk membuat rekening di bank dan ini menjadi salah satu butir perjanjian antara petani dan Perusahaan Daerah yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kredit. Sehingga tidak ada lagi transaksi tunai, baik itu untuk proses pemberian pinjaman maupun pembayaran hasil panen. Semua kita salurkan lewat rekening petani,” kata Itho panjang lebar. Masuknya Perusahaan Daerah di empat desa menurut Itho, mengakibatkan terputusnya mata rantai permainan para tengkulak jagung di sana, seperti harga Saprodi yang dipatok terlalu tinggi sehingga mencekik petani dan harga beli yang terlalu rendah tidak pernah mencapai angka Rp. 2000/Kg. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya