PKB Sulteng Dorong Kader Maju Pilkada

-
PALU, MERCUSUAR-Ketua DPW PKB Sulteng, H. Zainal Daud, mendorong kadernya maju dalam Pilkada di tujuh kabupaten/kota se Sulteng yang akan digelar tahun 2015. Dalam sambutan pembukaan Silaturrahim dan Diklat Peningkatan kapasitas anggota DPRD PKB se Sulteng, Sabtu malam (22/11/2014) di Palu, Zainal menyatakan penting bagi kader PKB menjadi pimpinan daerah. Tanpa memegang kendali daerah, pada Pemilu April 2014, perolehan kursi PKB se Sulteng naik sebesar 120 persen dibanding Pemilu 2009. Pada Pemilu 2009, PKB hanya mendapatkan 11 kursi untuk kabupaten/kota dan satu untuk DPRD Provinsi. Pemilu 2014 PKB berhasil mendulang 29 kursi untuk DPRD kabupaten/kota dan tiga kursi untuk DPRD Provinsi. “Saat ini PKB di Sulteng memiliki dua puluh sembilan anggota DPRD kabupaten/kota dan tiga di provinsi. Di dua kabupaten yakni Morowali Utara dan Buol, kader PKB berhasil menjadi pimpinan DPRD dengan posisi wakil ketua. Jika ada kader PKB bisa jadi kepala daerah, saya yakin PKB kedepan akan semakin besar di Sulawesi Tengah dan kader kita bisa menjadi ketua DPRD,” kata Zainal. Olehnya menurut Zainal, momen Pilkada 2015 harus dimanfaatkan PKB untuk merebut pucuk pimpinan daerah. “Silahkan saudara-saudara maju. PKB membuka kesempatan untuk seluruh kader,” ujarnya. Zainal sendiri dalam beberapa kesempatan telah mengutarakan niatnya maju dalam Pilkada Tolitoli. Selain Tolitoli, kabupaten/kota yang akan melangsungkan Pilkada adalah Palu, Sigi, Poso, Tojo Una-una, Banggai Laut dan Morowali Utara. PKB menargetkan masuk dua besar pada Pemilu 2019. Untuk mencapai target itu, seluruh jajaran PKB dan anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota diminta bekerja keras untuk rakyat. Target dan seruan tersebut disampaikan wakil Sekjen PKB, Fathan, saat membuka Silaturrahim dan Diklat Peningkatan kapasitas anggota DPRD PKB se Sulteng. Pada Pemilu April 2014 kata Fathan, PKB berhasil mendulang suara signifikan dengan perolehan kursi 47 untuk DPR RI, 130 kursi DPRD provinsi dan lebih 1200 kursi DPRD kabupaten/kota. “Anggota dewan dari PKB diminta serius dan bekerja keras memperjuangkan kehendak rakyat. Tapi saya ingatkan tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dan administrasi yang benar dan ketat,” katanya. Dengan cara seperti itu, diharapkan kader PKB yang duduk di parlemen tidak terjerat kasus korupsi atau bermasalah secara hukum. “Apa yang dilakukan PKB Sulteng merupakan langkah cerdas, membekali anggota DPRD dengan Diklat seperti ini. Diklat ini secara nasional baru pertama dilakukan PKB dan Sulteng merupakan pelopornya. Ini yang pertama di Indonesia. DPP PKB merespon positif dan salut untuk PKB Sulteng,” tegas Fathan. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya