Evaluasi Perda Tidak Laku!

-
PALU, MERCUSUAR-“Kita harus evaluasi berapa banyak Perda yang sudah ditetapkan dan berlaku, tapi tidak laku!” Pernyataan itu disampaikan anggota Badan Pembuat Peraturan Daerah DPRD Sulteng, Mustar Labolo dalam rapat pengusulan program legislasi daerah (Prolegda) 2015, kemarin. Meski disampaikan dengan nada santai, ucapan tegas itu menjadi kata kunci bagi DPRD Sulteng dalam merumuskan kuantitas Raperda yang akan dimasukkan dalam Prolegda. “DPRD harus berhitung dengan cermat, bukan berapa jumlah Raperda yang bisa diselesaikan pembahasannya. Tapi seberapa besar Raperda tersebut nanti benar-benar berlaku setelah diberlakukan. Faktanya ada Perda yang sudah ditetapkan dan masuk lembaran daerah, tapi tidak ‘laku’. Saya setuju, enam Raperda yang sudah diusulkan DPRD periode lalu dan satu tambahan soal Raperda Perempuan dan anak Korban kekerasan itu yang kita masukkan Prolegda. Selebihnya mungkin usulan dari eksekutif,” kata Mustar. Olehnya Mustar mengusulkan, selain membahas Raperda, DPRD juga harus melakukan evaluasi terhadap Perda yang telah ditetapkan. “Kita undang Kepala Biro Hukum, bersama-sama melakukan evaluasi,” usul Mustar. Tujuh Raperda yang akan diusulkan dalam Prolegda sebagai prakarsa DPRD adalah Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Raperda perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Raperda Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang, Raperda Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Raperda tentang Perempuan dan anak Korban kekerasan. Berdasarkan catatan Mercusuar, kurun 2009-2014 DPRD Sulteng berhasil menelurkan 69 Perda. Hitungannya, jika dirata-ratakan tiap bulan dihasilkan satu buah Perda. Keenampuluh sembilan Perda yang berhasil ditelurkan DPRD Sulteng periode 2009-2014 tersebut, rinciannya adalah 13 Perda pada tahun 2009, Tahun 2010 dihasilkan 7 Perda dan pada tahun 2011 naik menjadi 11 Perda. Selanjutnya tahun 2012 berhasil ditetapkan 12 Perda. Tahun 2013 sedikit mengalami penurunan, dengan penetapan 8 Perda. Tahun 2014 sebagai tahun politik, DPRD Sulteng malah menghasilkan Perda dalam jumlah yang sangat besar. DPRD berhasil membahas dan menetapkan 18 Perda dari 24 Raperda yang ditetapkan dalam Prolegda.TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya