Donggala Kekurangan Dokter

-
PALU, MERCUSUAR-Kabupaten Donggala kekurangan dokter. Permasalahan itu dikemukakan Kepala Dinas Kesehatan Donggala, Anita B Nurdin pada anggota DPRD Sulteng yang melakukan komunikasi dan koordinasi di Donggala. Anggota DPRD Sulteng dari Fraksi PAN, Rusli Dg Palabbi, mengungkapkan Pemkab Donggala meminta Pemprov membantu kebutuhan dokter di daerahnya. “Menurut Kadis Kesehatan Donggala saat pertemuan dengan kami, saat ini satu dokter di Donggala melayani sembilan ribu lima ratus masyarakat. Rasio ini terlalu besar. Olehnya Pemprov diharapkan bisa membantu permasalahan ini, sehingga pelayanan kesehatan di Donggala bisa dioptimalkan,” kata Rusli, Rabu (19/11/2014). Selain kekurangan dokter yang harus ditempatkan di seluruh wilayah Donggala, kabupaten tertua di Sulteng itu juga kekurangan dokter spesialis di RSU Kabelota. Kurangnya dokter spesialis, pada akhirnya berdampak pada pelayanan kesehatan di rumah sakit itu. “Ada beberapa penyakit atau layanan kesehatan yang seharusnya bisa dilakukan di rumah sakit Donggala, harus dirujuk ke Palu atau daerah lain. Padahal kalau ada dokter spesialis disana, masyarakat Donggala bisa mendapatkan pelayanan lebih maksimal,” papar Rusli. Pemprov lanjut Rusli, diharapkan bisa mendorong kebijakan agar dokter-dokter yang ada di Sulteng bersedia di tempatkan di daerah, khususnya wilayah Donggala. “Misalnya banyaknya dokter spesialis di Palu, bisa diupayakan untuk melakukan praktik di Donggala. Selain itu, Pemkab Donggala juga mengusulkan agar dibantu penempatan dokter-dokter di seluruh Puskesamas dan daerah terpencil. Ini salahsatu cara menambah dokter di Donggala,” katanya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya