Pemilukada Lewat DPRD Rampas Kedaulatan Rakyat

-
PALU MERCUSUAR – Pemilihan kepala daerah (Pemilukada) melalui pemilihan di DPRD dinilai Ketua DPW PKB Sulteng, Zainal Daud, sebagai kemunduran demokrasi. Pemilihan lewat DPRD juga bentuk perampasan kedaulatan rakyat. Dikatakan Zainal, pemilihan lewat DPRD akan mendatangkan kerugian lanjutan yang terlihat dari kinerja pemerintahan selama lima tahun setelah Pemilukada. Menurutnya kepala daerah akan tersandera kepentingan partai politik dan politikus DPRD. “Jika kepala daerah tersandera kepentingan partai politik dan DPRD, yakin saja kepentingan publik atau masyarakat tidak terurus baik. Kepentingan masyarakat akan menjadi nomor kesekian dibawah kepentingan partai dan DPRD,” kata Zainal, Minggu (14/9/2014). Pemilihan kepala daerah lewat DPRD lanjut Zainal, akan mengembalikan karakter dan sistem politik ke masa lalu, dalam bentuk menguatnya oligarki partai politik. “Oligarki partai akan mengurangi partisipasi dan akses masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah,” katanya. “Dalam demokrasi, hal yang paling penting adalah kedaulatan rakyat. Olehnya tidak boleh ada pembajakan hak rakyat kepada kedaulatan elite partai. Politik akan menjadi arena permainan para elite parpol dan rakyat akan jadi penonton,” tegasnya. Kemunduran demokrasi lainnya jika pemelihan dilakukan DPRD ujar Zainal, akan mempersempit ruang calon perseorangan atau calon independen maju dalam pemilihan kepala daerah. “Jika kepala daerah dipilih DPRD, kecenderungan yang terpilih adalah calon yang diusulkan mayoritas partai atau elit tertentu. Pemilihan lewat DPRD juga dinilai bisa menghambat kesempatan bagi tokoh-tokoh terbaik daerah untuk maju dan bersaing dalam Pemilukada. Peluang mereka terhalang dengan aturan dan kemauan partai,” paparnya. Soal efesiensi anggaran yang jadi alasan kelompok pengusul Pilkada lewat DPRD menurut Zainal, isu yang menyesatkan dan tidak pas. Karena menghitung murah atau mahalnya tidak jelas. “Menurut saya yang mahal itu jor-joran yang dilakukan kandidat, bukan penyelenggara pemilihan. Ini bisa ditekan dengan aturan kampanye dan seterusnya,” lanjutnya. Demikian halnya dengan korupsi pejabat dan konflik masyarakat pasca Pilkada, menurut Zainal itu tergantung moral politik pejabat. “Yang tidak siap berdemokrasi itu elit bukan rakyat. Jadi menurut saya, substansi demokrasi yang mengedepankan kedaulatan rakyat itu yang dijunjung,” tekan Zainal yang bertekad maju dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli tahun 2015 ini. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya