Gubernur Harus Evaluasi Program Transmigrasi

-
PALU, MERCUSUAR-Gubernur Longki Djanggola diminta melakukan evaluasi menyeluruh pada program transmigrasi di wilayah Sulteng. Evaluasi tersebut sebagai langkah awal menata program tersebut untuk tahun mendatang. Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulteng, Huisman Brant Toripalu mengungkapkan, program transmigrasi sejauh ini masih dibutuhkan Sulteng, sepanjang masalah-masalah yang timbul bisa diselesaikan. “Sesuai tujuannya, program ini masih bisa dilakukan. Namun banyak masalah yang timbul dan sampai kini tak kunjung selesai. Salahsatu yang paling menonjol ketidakjelasan lahan produksi yang jadi hak transmigran,” ujar Brant, Minggu (8/6/2014). Dicontohkan Brant, beberapa waktu lalu pihaknya menerima aduan masyarakat transmigrasi dari Tojo Unauna dan Poso. Transmigran di kedua daerah memiliki masalah yang sama, seputar lahan dua atau lahan produksi. “Warga Trans Beat Desa Watutau Kecamatan Lore Peore, sampai kini belum menerima lahan dua. Artinya apa, mereka tidak bisa bertani karena lahan produksi tidak ada. Ini bukan saja soal hak, tapi juga membuat masalah baru. Transmigran yang diharapkan mampu menggenjot produksi dan perekonomian tidak terjadi,” kata Brant. Masalah tidak berhenti disitu. Jaminan hidup (Jadup) untuk 50 KK yang dating pada gelombang dua juga tidak dicairkan. “Trans di sana 150 KK terdiri dari 50 KK dari Jawa, 50 dari Bali dan 50 lokal. Selain lahan dua tidak ada, sertifikat lahan satu juga belum terbit sampai saat ini. Masalah lainnya, jaringan air bersih dan haknya tidak sampai ke rumah warga,” ungkap Brant. Diungkapkan Brant, program transmigrasi dimaksudkan untuk meratakan persebaran penduduk di seluruh wilayah Indonesia, untuk pertahanan dan keamanan lokal nasional dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. “Jika masalah lahan, infrastruktur dan lainnya tidak selesai, maka tujuan mengurangi kemiskinan, pemerataan kepadatan dan jumlah penduduk, yang akhirnya berpengaruh pada pemerataan pembangunan dan perbaikan kehidupan masyarakat tidak akan terwujud. Olaehnya kami sarankan pada Gubernur, agar mengevaluasi dan menunda sementara program transmigrasi sampai masalah-masalah yang ada selesai. Program bisa dilanjutkan dengan desain yang lebih bagus, sehingga tujuan transmigrasi bisa tercapai,” tandasnya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya