Buol, Pelopor Pengelolaan Keuangan Berbasis IT

-
PALU, MERCUSUAR-Kerja keras yang dilaksanakan pemerintah kabupaten (Pemkab) Buol dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berbuah manis. Jika tahun sebelumnya BPK RI memberikan opini disclaimer pada laporan keuangan Pemkab Buol, tahun 2013 BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian. Bupati Buol, Amirudin Rauf, mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut. Dikatakan Bupati yang akrab disapa Dokter Rudi itu, pencapaian tersebut merupakan kerja keras seluruh jajaran yang ada di Pemkab Buol. “Ini berawal dari komitmen bersama seluruh penyelenggara pemerintahan taat asas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah,” ujar Dokter Rudi, Selasa (27/5/2014). Diungkapkan Dokter Rudi, selama satu tahun terakhir pihaknya telah berusaha keras melakukan penataan aset daerah, yang pada tahun 2012 menjadi salahsatu pemicu disclaimer. “Satu tahun kita lakukan sensed aset, pembukuan dan penarikan untuk aset yang dikuasai mantan pejabat atau pegawai. Hasilnya lebih delapan puluh persen aset kita yang tidak tertata sejak awal pemekaran empat belas tahun lalu, kini mulai tertata. Kenapa WDP? Karena harus kita akui penataan ini belum selesai dan kita akan terus tingkatkan,” katanya. Dengan kerja keras semua pihak dan taat aturan, Dokter Rudi optimistis tahun depan Pemkab Buol akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Selain membenahi pengelolaan aset, Pemkab Buol juga melakukan terobosan pengeloaan keuangan berbasis teknologi informasi (IT). Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Buol membuat sistem pengelolaan keuangan secara online dan terhubung dengan BPK RI dan Kementerian Keuangan. “Data dan arus pengelolaan keuangan online dan ditampilkan dilayar di kantor bupati. Semua transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika ada yang punya urusan keuangan dengan Pemkab Buol, bisa langsung mengeceknya melalui jaringan internet, tidak perlu repot-repot datang dan berurusan dengan bendahara. Saat kabupaten dan kota beberapa waktu lalu MoU dengan BPK soal sistem pengelolaan keuangan ini, Buol telah melaksanakannya sejak tahun lalu,” papar Dokter Rudi didampingi Kepala BPKAD Buol, Arianto Rioeh. Saat ini tambah Anto, Buol merupakan satu-satunya daerah yang telah menggunakan sistem keuangan desa berbasis IT. “Setelah satu tahun kita berinovasi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah, April lalu kita luncurkan sistem keuangan desa. Saat ini insentif aparat desa sudah bisa dikucurkan tiap bulan, bukan triwulan lagi. Dengan sistem ini, memudahkan aparat desa mencairkan insentif atau gajinya,” imbuhnya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya